Senin, 24 Januari 2011

Keterpaduan Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Laut Dan Pulau Pulau Kecil

Indonesia memiliki sumber daya hayati, non hayati dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat besar.  Hal ini ditunjukkan oleh kondisi bahwa Indonesia memiliki perairan teritorial seluas 3,1 juta km2 , Zona Ekonomi Ekslusif 2,7 km2 , garis pantai sepanjang 95.181 km, memiliki  17.480 pulau dan terdapat 297 kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir dari 495 kabupaten/kota yang ada di negara ini.
          Dari sudut perikanan saja, potensi lestari sumber daya ikan yang terdapat di laut kita adalah 6,4 juta ton per tahun.  Jika dikelompokkan berdasarkan jenis ikannya, maka potensi sumber daya ikan tersebut seperti berikut ini : ikan pelagis besar (ikan tuna) 1,16 juta ton; ikan pelagis kecil (seperti ikan kembung) 3,6 juta ton; ikan demersal (ikan yang hidup di dasar perairan) 1,36 juta ton; udang penaeid 0,094 juta ton; lobster 0,004 juta ton; cumi-cumi 0,028 juta ton; dan ikan karang konsumsi sebesar 0,14 juta ton.
          Di dalam kawasan pesisir terdapat berbagai bentuk tipe ekosistem, seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir dan berbatu dan lain-lain. Interaksi antara kehidupan biotik  dan komponen abiotik membentuk suatu ekosistem unik yang dapat memberikan dukungan terhadap keberlanjutan suatu kehidupan. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa betapa pentingnya sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil bagi pembangunan sehingga tidak mengherankan apabila kawasan tersebut merupakan lokasi utama beberapa sektor pembangunan, antara lain yaitu : (i). perikanan tangkap maupun budidaya; (ii). pariwisata  bahari; (iii). pertambangan; (iv). perhubungan; dan (v). konservasi.
Menyimak potensi kekayaan sumber daya pesisir yang melimpah ruah tersebut, namun yang tertangkap oleh kasat mata adalah sebuah ironi kehidupan masyarakat pesisir yakni kehidupan yang terbelenggu kemiskinan di tengah kekayaan sumber daya alamnya.
          Pada awalnya di wilayah pesisir, terutama di sekitar muara sungai besar mulai berkembang pemukiman-pemukiman masyarakat yang tentunya karena wilayah ini memiliki kesuburan tanah yang tinggi sehingga sangat menguntungkan untuk aktivitas pertanian dan juga di wilayah tersebut transportasi antar wilayah dapat dilakukan dengan mudah. Pada tahapan berikutnya, dimanapun di segala pelosok dunia, kawasan pesisir telah menjadi salah satu kawasan yang sangat cepat pertumbuhan pembangunannya dimana di sana merupakan tempat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, yang memungkinkan dilakukan secara tidak terkendali melampaui daya dukungnya itu sendiri, sehingga selain mengakibatkan degradasi lingkungan secara cepat juga menimbulkan kemiskinan bagi masyarakatnya.
          Fenomena degradasi lingkungan sumber daya pesisir di Indonesia mulai terlihat pada tahun 1980-an, dimana laju kerusakan sumber daya pesisir sampai pada tahap mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove, terumbu karang dan estuaria (muara sungai). Kerusakan ekosistem terumbu karang terutama disebabkan oleh kegiatan destruktif, penambangan karang, dan sedimentasi. Nasib yang sama juga terjadi pada ekosistem mangrove. Sejak tahun 1980-an telah terjadi penurunan luas mangrove dari 4 juta Ha dan kini diperkirakan tinggal 2,5 juta Ha saja. Hal tersebut terjadi disebabkan konversi ekosistem mangrove menjadi kawasan industri, pemukiman atau pemanfaatan kayunya untuk bahan bangunan dan bahan bakar.  Semua kerusakan biogeofisik lingkungan tersebut adalah hasil interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir yang tidak memperhatikan kaedah-kaedah kelestarian dan daya dukung lingkungannya.
          Berdasarkan potensi, nilai penting dan ancaman terhadap wilayah pesisir, maka sangat diperlukan kebijakan strategis dalam pemanfaatan dan pengendalian wilayah pesisir. Pemanfaatan dan pengendalian wilayah pesisir selayaknya terintegrasi secara utuh dengan aktifitas pembangunan lainnya, oleh karena itu diperlukan juga suatu perencanaan terintegrasi yang di awali dengan penataan ruang yang baik.
Paradoks mekanisme pengelolaan wilayah yang tidak efektif dan kemiskinan masyarakat tersebut harus segera diakhiri. Langkah ke arah sana, sudah semakin jelas dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.      

Penataan Ruang sebagai Alat dalam Pengelolaan Kawasan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
          Penataan ruang adalah suatu sistem yang terdiri dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sumber dayanya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasilguna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
          Menyimak esensi penataan ruang seperti dimaksudkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di atas, maka kaitan antara sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat erat, bahkan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dalam hal ini ruang yang tidak mengenal batas wilayah, meliputi komponen-komponen ruang darat, laut dan udara, sementara itu sumber daya alam yang dikandungnya sangat beranekaragam. Namun seiring dengan meningkatnya aktivitas dan penggunaan sumber daya alam karena meningkatnya kebutuhan manusia, seyogyanyalah pengaturan penggunaan sumber daya alam tersebut perlu mendapat perhatian yang serius mengingat sumber daya alam yang ada pada umumnya berupa sumber daya alam yang tidak terbaharukan.
Walaupun demikian, dalam kenyataannya di lapangan, implementasi penataan ruang di wilayah pesisir tidak serta merta mudah dilaksanakan. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadi ”constraint”  utama yaitu :
1.      Adanya perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan conflict of interest antar sektor dan antar stakeholders.
2.      Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Dengan potensi sumber daya di wilayah pesisir yang beragam dan didorong oleh pola pembangunan bersifat sektoral, dimana masing-masing sektor berupaya memposisikan sebagai ”leading”-nya, hal tersebut akan mendorong terjadinya konflik pemanfaatan dan konflik pengelolaan ruang. Menurut Moore (1986) dalam Sinurat MR (2000), ada 5 (lima) pemicu utama timbulnya konflik, yaitu : (i). konflik hubungan (relation conflict); (ii). konflik data (data conflict); (iii). konflik nilai (value conflict); (iv). konflik kepentingan (interest conflict); dan (v). konflik struktural (structural conflict).
Konflik kepentingan yang banyak terjadi di wilayah pesisir  secara umum disebabkan oleh adanya pertentangan mengenai substansi permasalahan hak, kepemilikan, kewenangan dan prosedur pemanfaatannya. Timbulnya konflik kepentingan juga tidak lepas dari masih lemahnya kerangka hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir, dimana rendahnya tingkat kesejahteraan ini  akan berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi konflik kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir diperlukan pemahaman sistem hukum dan kelembagaan yang mumpuni, yaitu dalam pengambilan keputusan secara sadar mengalokasikan suatu ”effort” untuk perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dengan baik dan pada akhirnya dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunannya yang telah ditetapkan secara efektif.
          Konsep dasar penataan ruang pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan kaidah pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dalam konteks ini, salah satu contoh kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor produksi, pengolahan dan pemasaran. Dengan demikian, ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkat karena proses produksi dapat lebih efisien dan juga satu wilayah dengan wilayah lainnya dapat mengembangkan produk-produk sesuai keunggulan komparatifnya. Hal tersebut memungkinkan tidak terjadinya persaingan tidak sehat antar wilayah atau dapat mengeliminir timbulnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, malahan yang terjadi adalah saling ”complement” antar wilayah tersebut.
          Penjabaran lebih lanjut, ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penataan ruang suatu wilayah, yaitu :
1.      Legitimasi, produk-produk hukum aspek penataan ruang memiliki kekuatan dan kepastian hukum diterima dan ditaati oleh semua stakeholders;
2.      Konsensus, dimana secara aktif masyarakat berperan serta dalam penataan ruang;
3.      Konsistensi, adanya persepsi yang sama dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang secara kontinue.
Dengan penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan ruang menganut prinsip legitimate, konsensus dan konsisten, diharapkan dapat mencapai target pembangunan yang benar, optimal, serasi dan berkelanjutan. Melalui perencanaan tata ruang dapat diwujudkan kesatuan ruang untuk menjaga keutuhan NKRI dan menciptakan lingkungan kehidupan manusia maupun makhluk lainnya yang nyaman dan produktif, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.


Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir
          Dengan karakteristik sumber daya di wilayah pesisir yang beraneka ragam dan pemanfaatannya bersifat multiused, berarti menandakan kompleksitas pengelolaan yang tinggi. Seperti yang telah dikemukaan sebelumnya, hal tersebut memungkinkan sekali terjadinya benturan-benturan antar ”stakeholders”. Artinya benturan ini tidak saja terjadi antar sektor di dalam pemerintahan, tetapi juga dengan masyarakat setempat dan swasta. Pada akhirnya, tujuan dari pengembangan potensi sumber daya wilayah pesisir tidak akan tercapai.
          Selain itu, konteks pembangunan di wilayah pesisir, pertimbangan masalah lingkungan harus relatif lebih dominan untuk menjadi perhatian, dikarenakan substansi dari pemafaatan dan pembangunan di wilayah pesisir lebih tertuju kepada sumber daya hayati dibandingkan non hayati, artinya keberlanjutan keberadaan sumber daya tersebut harus terus dijaga. Konsep pembangunan keberlanjutan itu sendiri dapat dijelaskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengesampingkan kebutuhan generasi mendatang.
          Atas beberapa ”reasoning” tersebut di atas, berarti setiap perencanaan ruang dan arahan pemanfaatan sumber daya yang akan dilakukan adalah bagaimana merencanakan dan mengelola segenap kegiatan pembangunan yang terdapat di suatu wilayah pesisir, yang dikembangkan maupun akan dikembangkan harus tidak bertentangan dengan karakteristik fisik dan ekosistemnya, dengan batasan kegiatan dimana total dampaknya tidak melebihi kapasitas fungsionalnya.
          Namun, pelaksanaannya di wilayah pesisir tidaklah mudah. Apalagi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang lebih cenderung ”land vision”. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan bercirikan Nusantara, dimana 2/3 luas wilayahnya adalah perairan. Pengelolaan wilayah pesisir menuntut adanya ”one plan and one management”, dimana dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya harus mengintegrasikan segala aspek, baik aspek ekologis, ekonomi, sosial dan lain-lain. Dengan demikian, yang terbaik dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah dilakukan secara terpadu, yang telah dirangkum dalam substansi materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
          Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengakomodir secara komprehensif mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, penelitian, pelatihan, kewenangan, mitigasi bencana, peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat sampai kepada ketentuan pidana, yang dapat dirumuskan dalam tujuan  penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yaitu :
1.      Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2.      Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3.      Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan; dan
4.      Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalu peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 
Keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir perlu dilaksanakan melalui keterpaduan antar pelaku pembangunan, keterpaduan antar sektor-sektor ekonomi dan keterpaduan pembangunan antar wilayah baik antar wilayah laut (perairan) dengan wilayah daratnya maupun keterpaduan antar wilayah sekitarnya.  Keterpaduan antar pelaku pembangunan seperti pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan wilayah pesisir secara terpadu, dimana pemerintah akan berperan dalam merumuskan kebijakan dan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir serta melaksanakan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta infrastruktur lainnya yang dapat menunjang aktifitas investasi sektor swasta dan aktifitas perekonomian masyarakat tempatan.
Keterpaduan antar sektor-sektor perekonomian wilayah juga sangat diperlukan dalam pembangunan wilayah pesisir secara terpadu. Oleh karena itu, sektor-sektor perekonomian yang merupakan sektor unggulan bidang kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian yang lebih dalam alokasi anggaran pembangunan karena sektor-sektor ini akan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap pengembangan sektor-sektor lainnya baik keterkaitan ke belakang/input (backward linkage) maupun keterkaitan ke depan (forward linkage).
Keterpaduan pembangunan antar perairan pesisir atau laut dengan wilayah daratnya juga perlu diintegrasikan atau disinergikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak saling bertabrakan atau memberikan dampak negatif. Sebagai contoh kegiatan pertambangan di wilayah daratan, akan dapat merugikan kegiatan budidaya laut yang terdapat di sekitar perairan pesisir tersebut. Kegiatan-kegiatan yang tidak bersinergi seperti ini perlu dihindari dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.
Begitu juga dengan keterpaduan pembangunan wilayah pesisir di suatu kabupaten/kota perlu diintegrasikan dengan pembangunan wilayah pesisir di kabupaten/kota di sekitarnya, karena pengelolaan sumber daya pesisir sering kali tidak bisa dibatasi oleh suatu wilayah administrasi.

Penulis: Didi Sadili dan Syamsul Ma'arif



Tidak ada komentar:

Posting Komentar