Kamis, 17 Maret 2011

Apa Keuntungannya Dengan Menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ?

Latar Belakang
Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir da Pulau Pulau Kecil (RZ-WP3K) merupakan amanah dari Undang Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K).  RZ-WP3K adalah penjabaran kebijakan dalam kontek keruangan atau spasial yang berfungsi dalam menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap tiap satuan perencanaan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasa perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan  serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapt ijin.
RZ-WP3K ini equal dengan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun RTRW banyak bermain di wilayah darat sedangkan RZ-WP3K bermain di wilayah perairannya.
RZ-WP3K muncul sebagai akibat kondisi fisik lingkungan terutama perairannya (laut) terutama yang semakin menghawatirkan. Wujud bentuk keprihatinan itu seperti:
-Eksploitasi sumberdaya yang semakin tidak terkendali
-Terjadinya konflik kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang yang sama
-Kurang optimalnya fungsi enataan ruang/zonasi
-Inkonsistensi implementasi ‘kebijakan’ terhadap ruang wilayah
-Tidak adanya alokasi fungsi zona yang tegas dalam penataan ruang wilayah
-Lemahnya koordinasi dan keterbukaan dalam menempatkan kepentingan sektor dan kepentingan wilayah dalam kerangka rencana zonasi/penataan ruang yang utuh

Siapa yang menyusun RZ-WP3K ?
UU no.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K
Pasal 5:.
Pengelolaan WP3K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya menngkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI.

Pasal 7:
(1)            Perencanaan WP3K terdiri atas:
a.     Rencana Strategis WP3K
b.    Rencana Zonasi WP3K (RZ WP3K)
c.     Rencana Pengelolaan WP3K
d.    Rencana Aksi WP3K
(2)            ....
(3)            Pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana dimaksud

Pasal 9:
    (1)........
    (2)....
    (3).......
    (4)......
    (5) RZWP3K ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Jadi seperti halnya penyusunan RTRW, perencanaan WP3K-pun pihak pemerintah daerahlah yang menyusunnya. Pusat hanya sekedar membantu dala memfasilitasinya.
Ketentuan lebih lanjuta, bahwa empat perencanaan tersebut diatas, tiga ditetapkan dalam bentuk SK gub/bup/walkot, sedangkan khusus RZ WP3K harus ditetapkan dalam bentuk PERDA.

Apa Manfaat RZ WP3K?

Manfaat apa yang dapat dipetik dari adanya RZ WP3K?
Manfaatnya antara lain:
-Keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan dalam pembangunan wilayah dapat terwujud.
-Zona zona di WP3K terbagi sesuai peruntukkannya dan kegiatannya yang bersifat saling mendukung (compatible)
-Adanya alat koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang WP3K
-Adanya araha pemanfaatan ruang WP3K yang terintegrasi dengan RTR daratan
-Adanya kepastian hukum bagi para stakeholder yang memanfaatkan ruang WP3K
-Adanya pedoman pemanfaatan ruang/zona

Penutup

Substansi dari disusunnya RZWP3K prop/kab/kota adalah dalam upaya optimalisasi pemanfaatan ruang terutama perairan laut secara berimbang dan berkelanjutan. Prioritas penyusunan RZWP3K adalah di wilayah pesisir dan atau pulau pulau kecil yang menjadi prioritas pembangunan atau setidaknya yang sudah ada pihak investor yang akan mengembangkannya.

 ilustrasi pembagian kawasan
di WP3K prov menjadi 4 kawasan:
kawasan pemanfaatan umum, konservasi
alur laut dan KSNT

  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar