Minggu, 06 Maret 2011

Seberapa Pentingkah Menyusun Rencana Zonasi Rinci Bagi Pulau Kecil?

Secara umum, pulau dapat didefinisikan sebagai wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas permukaan pada waktu air pasang. Namun pada saat kita berbicara tentang ukuran tentu kita bertanya-tanya kriteria apa yang menyebabkan suatu benda dapat dikatakan kecil, besar atau sedang. Dalam Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, memberikan definisi untuk “Pulau” yang dikatakan “Kecil” atau “Pulau Kecil’ yakni pulau dengan luasnya lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
Keadaan pulau-pulau kecil yang biasanya terpencil dan terisolasi membuat wilayah tersebut seringkali tidak dianggap menjadi wilayah yang dirasa penting. Mungkin orang banyak baru terhenyak dan kemudian memperhatikan pulau kecil  untuk sejenak saat kasus “Sipadan Ligitan” menjadi Headline media nasional.  Semua orang kemudian merasa terlukai karena bagian wilayah NKRI kemudian berubah statusnya menjadi bagian bangsa lainnya. Seperti Sipadan Ligitan yang terletak di kawasan perbatasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Indonesia memiliki 92 pulau kecil yang menjadi titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Pulau-pulau kecil ini memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia.  Tak hanya memiliki nilai strategis, pulau-pulau kecil di Indonesia juga memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan, ekowisata bahari, pendidikan-penelitian, industri jasa maritim, pertambangan dan konservasi ekosistem. Sungguh luar biasa bukan?? Ternyata terdapat sesuatu yang ”besar” dibalik kata ”kecil” dari pulau-pulau kecil. Tak hanya nilai dan potensinya, permasalahan pulau-pulau kecil juga ”besar” dimana  diperlukan usaha ”besar” untuk mengatasinya. Beberapa diantaranya adalah fenomena global warming, daya dukung yang terbatas dan minimnya sarana prasarana.
Untuk mengelola pulau-pulau kecil secara berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial maka kita tidak akan lepas dari aspek perencanaan. Bila kita bicara tentang perencanaan maka tidak akan lepas dari Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi. Dalam rencana zonasi ditentukan arahan penggunaan sumberdaya dan pemanfaatan kawasan (boleh/tidak boleh/bersyarat) di pulau-pulau kecil seoptimal mungkin dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam peraturan/perundangan sebagai berikut:
·           UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
·           UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
·           UU No.31/2004 Jo. UU No.45/2009 tentang Perubahan Atas UU tentang Perikanan
·           PP No. 62/2010 tentang Pemanfaatan PPK Terluar
·           Perpres 78/2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
·           PerMen KP No. PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
·           PerMen KP No. PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya.

Rencana zonasi atau penataan ruang pulau-pulau kecil tidaklah disusun secara satu persatu. Bayangkan biaya dan usaha yang diperlukan apabila kita harus menyusun pulau-pulau kecil yang jumlahnya berkisar 10.000 pulau.  Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam menata ruang dan menyusun rencana zonasi pulau-pulau kecil, antara lain:
a.        Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil. Berfungsi sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana tata ruang/rencana zonasi pulau–pulau kecil, yaitu membagi pulau–pulau kecil dalam kelompok–kelompok sesuai dengan potensi, permasalahan dan keterbatasannya. Hasil dari pengelompokan ini akan memberikan suatu arahan/strategi pengelolaan pulau-pulau kecil dalam rangka memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahannya. Serta, memudahkan dalam penyusunan rencana tata ruang/rencana zonasi pulau–pulau kecil yang lebih rinci. Pendekatan pengelompokan ini dilakukan dalam berbagai tingkat perencanaan, dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Zonasi nasional hingga kabupaten/kota.
b.        Rencana Zonasi Rinci Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya. Rencana zonasi rinci dilakukan dalam rangka mendetailkan pulau-pulau kecil yang dianggap memiliki nilai strategis dan berpotensi untuk dikembangkan. Wilayah perencanaannya ini meliputi daratan dan perairan pulau kecil. Dalam zonasi rinci ini, pulau kecil dan perairannya dibagi dalam kawasan, zona, subzona dan kegiatan, serta diatur arahan untuk daya dukung, daya tampung, dan pengendaliannya. Beberapa alasan penyusunan Rencana Zonasi Rinci Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya antara lain karena:
-      Memiliki nilai strategis, karena mempunyai pengaruh sangat penting  terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, atau termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Contohnya adalah Pulau Nipah, Pulau Marore.
-      Menjadi bagian dari program pengembangan nasional, seperti program minapolitan, pengembangan usaha kelautan, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan outer ring fishing port. Contohnya Pulau Morotai.
-      Daerah rawan bencana atau konflik, dalam rangka mengantisipasi bencana dari peristiwa alam atau perbuatan orang yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan hajat hidup orang banyak. Contohnya Pulau Mentawai.
-      Lingkungan. Dalam rangka melindungi ekosistem yang memiliki pengaruh besar bagi wilayah sekitarnya dari kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak.
-      Mendorong iklim investasi. Contohnya Pulau Bintan, Pulau Tabuhan.
Tahapan atau proses teknis penyusunan rencana zonasi di pulau-pulau kecil mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat dalam Permen KP No. 16/2008 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pasal 22, yaitu: pembentukan kelompok kerja, pengumpulan data, survey lapangan, identifikasi awal, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik 1, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik 2, penyusunan dokumen akhir dan penetapannya.
Pembentukan kelompok kerja dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-informasi lintas sektor, dan mensinergikan arah/langkah pembangunan seluruh stakeholders sehingga tersusun dokumen perencanaan yang komprehensif dan legitimate.  Pengumpulan data, survey lapangan dan identifkasi awal dilakukan dalam rangka menggali data-informasi dan mengidentifikasi potensi- permasalahan  sebagai bahan pertimbangan analisis dalam menentukan rencana struktur dan pola ruang wilayah pulau-pulau kecil. Hasil identifikasi tersebut dianalisis dan kemudian disusunlah dokumen awal yang memuat setidaknya tentang peta dan gambar lokasi; aturan pengambilan keputusan untuk menetapkan zona; penetapan tujuan penggunaan zona; identifikasi kegiatan yang sesuai di setiap zona dan sub zona; dan  memaduserasikan dokumen RZWPPK dengan RTRW. Selanjutnya dokumen ini dikonsultasi publikkan dalam rangka menggali masukan, tanggapan dan saran dari stakeholders yang lebih luas. Hal ini terus dilakukan hingga terjadi kesepakan antara stakeholders mengenai dokumen rencana zonasi yang ada. Dokumen yang telah disepakati itulah kemudian menjadi dokumen akhir rencana zonasi yang siap untuk dilanjutkan ke proses penetapannya dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati.
            Dengan memiliki rencana zonasi pulau-pulau kecil setidaknya kita telah memulai langkah awal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di pulau-pulau kecil.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar