Senin, 18 April 2011

Catatan untuk FGD Tatacara Penetapan Kawasan Konservasi (contoh: taman nasional perairan Laut Sawu) pada Pertemuan Dit. KKJI, Dit. Tata Ruang dan Sesditjen KP3K, Kementrian Kelautan dan Perikanan

I.             Konsepsi Zonasi
a.       Secara prinsip, baik UU No.31/2005 jo UU No.45/2009 maupun UU No.27/2007 juga UU No.26/2007 menekankan perlunya penataan ruang dan zonasi yang mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Secara eksplisit UU No.27/2007 mengamanatkan bahwa rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
b.      Dengan demikian secara prinsip, dasar kedua aturan tersebut memiliki kesamaan. Namun demikian, terdapat perbedaan peristilahan zonasi yang perlu dipahami agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam implementasinya. Peristilahan zonasi PP No.60/2007 sebagai turunan UU No.45/2009 tentang perubahan UU No.31/2005 tentang Perikanan juga perlu dipahami dihubungkan dengan pengelolaan kawasan konservasi perairan.
c.       Pada UU No.26/2007 diterangkan dalam Permen No.17/2008, mengatur perencanaan zonasi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang. Di sini terdapat dua istilah penting dalam rencana tata ruang, yakni rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang mencakup rencana permukiman dan rencana jaringan sarana-prasarana kegiatan social ekonomi. Rencana pola ruang berisi rencana distribusi peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan budidaya. Sementara itu, istilah zonasi dalam tata ruang berisi persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap zona dalam rencana rinci tata ruang.
d.      Pengertian ini berbeda dengan istilah rencana zonasi yang tertuang dalam UU No.27/2007. Di sini, rencana zonasi berisi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional, dan alur laut. UU No.27/2007 menyatakan bahwa rencana zonasi merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
e.       Pada PP No.60/2007 setiap rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan. Zonasi kawasan konservasi perairan merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud terdiri atas zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk penangkapan ikan dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pembudidayaan ikan dilakukan di zona perikanan berkelanjutan. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dapat dilakukan di zona pemanfaatan dan/atau perikanan berkelanjutan. Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan dapat dilakukan di zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan maupun zona lainnya.
f.       Zonasi kawasan konservasi perairan merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. PP No.60/2007: Satu atau beberapa tipe ekosistem dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP), TNP, TWP, SAP dan SP.

II.          Minapolitan di TNP Laut Sawu
a.       Minapolitan adalah suatu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
b.      Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
c.       Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan/atau pemasaran.
d.      Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan antara lain : kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJMD) yang telah ditetapkan.
e.       Menteri menetapkan kawasan minapolitan dalam TNP Laut Sawu adalah Sumba Timur, Rote Ndao, dan Kota Kupang.
f.       Berdasarkan penetapan lokasi minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Bupati/Walikota menyusun Rencana Induk yang diimplementasikan melalui Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak.
g.      Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga lainnya yang berkepentingan.
h.      Dalam penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

III.       Kelembagaan untuk Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi serta Rincian untuk Spatial maunpun Non Spatial
a.       Pemda wajib menyusun semua perencanaan sesuai kewenangan masing-masing untuk Rencana Strategis WP-3-K, Rencana Zonasi WP-3-K, Rencana Pengelolaan WP-3-K, dan Rencana Aksi Pengelolaan WP-3-K.
b.      UU No.31/2004 tentang Perikanan jo UU No.45/2009 beserta PP No.60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Kewajiban konservasi habitat yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut sangat membutuhkan data dan informasi yang dihasilkan MCRMP seperti data sebaran habitat pesisir dan data-data oseanografi serta kualitas air.
c.       UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang beserta PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam hal penetapan Sempadan Pantai, kawasan lindung rawan bencana di pesisir, kawasan lindung mangrove akan sangat membutuhkan data dan informasi serta pengaturan mitigasi bencana yang dimandatkan dalam UU No.27/2007.
d.      RZWP-3-K Propinsi atau Kabupaten/Kota mengacu kepada RSWP-3-K Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengalokasikan ruang dan akses publik, serta mengalokasikan ruang untuk kepentingan ekonomi. Serasi, selaras, dan seimbang dengan RTRW Propinsi atau Kabupaten/Kota dan mengintegrasikan ekosistem darat dan laut. Keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan dan bioekoregion dalam kecamatan pesisir antara RTRW dan RZWP-3-K dilakukan proses padu serasi.
e.       RZWP-3-K dipaduserasikan dengan perencanaan pembangunan lainnya, seperti: Rencana Tata Ruang Hutan, Kawasan Rawan Bencana, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan.
f.       Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan. Setiap rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan disusun oleh satuan unit organisasi pengelola.
g.      Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan antara lain : kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJMD) yang telah ditetapkan.
h.      Pemilihan kawasan minapolitan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai persyaratan. Berdasarkan hasil koordinasi dan kelengkapan persyaratan Menteri menetapkan Kawasan Minapolitan. Dalam Kawasan Minapolitan ditetapkan lokasi minapolitan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi minapolitan disampaikan kepada Menteri dalam rangka koordinasi dan pembinaan.
i.        Berdasarkan  penetapan lokasi minapolitan Bupati/Walikota menyusun Rencana Induk yang diimplementasikan melalui Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak.
(bahan dari P Hirmen)
Berdiskusi tentang Laut Sawu
Sebagai kawasan Konservasi

Laut Sawu di Pantai Kupang

Kapal Nelayan sedang Mengisi BBM
di Laut Sawu Kupang

Pasir Putih Di P Mangudu
Laut Sawu

Laut Sawu di Kab Rote N'dau

Senja di Pantai Kupang
Laut Sawu

Sunrise di Laut Sawu

Tidak ada komentar:

Posting Komentar