Jumat, 01 April 2011

'Mahzab' Mana yang Digunakan Dalam Penyusunan Rencana Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu ?


(I) Tentang Laut Sawu

Laut Sawu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan berbatasan dengan wilayah pesisir barat Timor Leste. Daerah ini merupakan wilayah lintasan arus lintas Indonesia (Arlindo), dimana Arlindo adalah pertemuan dua massa arus dari Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Laut Sawu memanjang dari barat ke timur sepanjang 600 km dan dari utara ke selatan sepanjang 250 km. Perairan Laut Sawu bagi pembangunan di Provinsi NTT bermakna strategis, karena hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di NTT sangat tergantung kepada Laut Sawu. Lebih dari 65 % potensi lestari sumberdaya ikan di provinsi ini disumbang oleh Laut Sawu. Laut Sawu memiliki sebaran tutupan terumbu karang dengan keragaman hayati spesies yang sangat tinggi di dunia serta merupakan habitat kritis sebagai wilayah perlintasan 18 jenis mamalia laut, termasuk 2 spesies paus yang langka, paus biru dan paus sperma. Laut Sawu juga merupakan habitat yang penting bagi lumba-lumba,
duyung, ikan pari manta dan penyu. Disamping, Laut Sawu merupakan daerah utama jalur pelayaran di Indonesia wilayah ini juga sebagai salah satu instrumen untuk menangani perubahan iklim, ketahanan pangan (food security) dan pengelolaan laut dalam (deep sea). Namun demikian, di kawasan Laut Sawu juga terdapat berbagai
permasalahan seperti perusakan terumbu karang, penurunan populasi hewan penting, praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Atas dasar itu kemudian Laut Sawu dideklarasikan oleh pemerintah sebagai taman nasional perairan dengan nama Taman Nasional Perairan Laut Sawu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.KEP.38/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009 yang meliputi perairan seluas lebih dari 3.5 juta hektar, yang terdiri dari 2 bagian yaitu Wilayah Perairan Selat Sumba dan Sekitarnya seluas 567.165,64 hektar dan Wilayah Perairan Pulau Sabu-Rote-Timor-Batek dan Sekitarnya seluas 2.953.964,37 hektar. Selain itu Kabupaten Alor sebelumnya telah menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Alor seluas 400,000 hektar pada bulan Maret 2009. Kedua kawasan tersebut menjadikan kawasan konservasi perairan di Laut Sawu
seluas 3.9 juta hektar.
Namun perlu diingat bahwa Kab Rote Ndau termasuk wilayah lautnya telah ditetapkan melalui Kepmen KP. No. Kep.32/Men/2010 menjadi salah satu wilayah pengembangan minapolitan di Indonesia. Yang artinya bahwa di wilayah Kab Rote Ndau akan dikembangkan kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya beserta pendukungnya secara ‘masif’.
Tujuan pencadangan taman nasional ini adalah mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya sebagai bagian wilayah ekologi perairan laut Sunda Kecil (Lesser Sunda Marine Eco-Region), melindungi dan mengelola ekosistem perairan Laut Sawu dan sekitarnya, sebagai platform pembangunan daerah (bidang perikanan, pariwisata, masyarakat pesisir, pelayaran, ilmu pengetahuan dan konservasi) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan (sustainable livelihood). untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah deklarasi TNP Laut Sawu harus diikuti pembuatan rencana strategis, penyusunan rencana pengelolaan dan penyusunan rencana aksi  yang dalam setiap tahapannya melibatkan peran serta masyarakat pesisir di 14 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pengelolaan ini sesuai juga dengan perkembangan dan rencana
pembangunan nasional dan daerah yaitu: 1)Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan 2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 3) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.16/Men/2008 tentang Perencanan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.02/Men/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi


(II) Tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Yang Melintasi Laut Sawu

Lahirnya Konvensi ke-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hukum laut (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), 10 Desember 1982, menjadi awal lahirnya hukum laut yang mengakui adanya konsep Negara Kepulauan. Pemerintah Republik Indonesia (RI) kemudian meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 1985. Sejak tahun 1994, Hukum Laut Internasional resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya.

Tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada International Maritime Organization (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 UU No. 6/ 1996 tentang Perairan Indonesia, Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan di bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002, tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia, terdapat 3 (tiga) ALKI beserta cabang-cabangnya. Pertama, jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A). Kedua, jalur pada ALKI II yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya. Ketiga, jalur pada ALKI-III-A yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI III-A sendiri mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI Cabang III B: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III C: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya; ALKI Cabang III D: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III E: untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku.

Masing-masing ALKI mempunyai potensi ancaman yang dinilai relevan dan membutuhkan koordinasi yang lebih serius.
Pada dasarnya, negara-negara di dunia sebagai pengguna jalur pelayaran dapat memilih jalur yang paling aman dan ekonomis dengan mematuhi ketentuan dalam UNCLOS 1982. Sebaliknya, negara yang dilalui seperti Indonesia, harus menjamin keamanan dan keselamatan alur laut tersebut di samping memanfaatkan peluang ekonomi dan meminimalkan kendala dari pilihan jalur tersebut.

(III) Tentang Pulau Pulau Kecil Terluar sebagai KSNT

Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, dinyatakan bahwa Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengebangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Pasal 24: pulau keci, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan yang dilindungi.
Pasal 27: pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI.

PPKT adalah pulau kecil terluar yang memiliki titik dasar pengukuran wilayah kedaulatan NKRI

Dengan demikian 92 PPKT adalah masuk kawasan KSNT.

Prov NTT memiliki 4 PPKT, yaitu: P Batek, P Ndana Kupang, P Ndana Rote, dan P Mangudu. Berikut adalah profil ke 4 PPKT tersebut:

Pulau Batek
Pulau Batek atau yang biasa disebut dengan Fatu Sinai adalah pulau terluar yang berada di lepas pantai laut Sawu dan berada di perbatasan antara Kabupaten Kupang, NTT dengan Oekusi, Timor Leste.Pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni, artinya tidak ada penduduk yang permanen tinggal di pulau ini. Oleh karena itu tidak ada profil sosial ekonomi penduduk, yang ada hanyalah petugas jaga mercusuar.
Letak Administrasi dan Letak Geografis
Pulau dengan luas 0,1 km2  ini termasuk dalam wilayah Desa Netemenanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Pulau ini berada pada jarak 5 mil dari Tanjung Bayuanyo, Oepoli. Secara geografis Pulau Batek terletak pada titik koordinat 9° 15' 30" LS dan 123° 59' 30" BT. Pada pulau ini belum memiliki Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) padahal berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Aksesibilitas
Untuk menuju pulau Batek sangatlah mudah, karena perairan di sebelah utara pulau ini merupakan wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) jalur 3 yang merupakan jalur strategis pelayaran internasional. Akses ke Pulau Batek dapat dicapai dari daratan Timor dengan menggunakan perahu, kecuali pada saat musim  barat dengan gelombang laut besar yang membahayakan pelayaran perahu kecil. Jarak Pulau Batek dari Pantai Oekusi sekitar 5 km sedangkan dari Pantai Kupang sekitar 1.150 km dengan waktu tempuh sekitar 10 jam.

Kondisi Alam
Pulau ini berbentuk bukit sisa yang dikelilingi tebing terjal dengan derajat kemiringan 40-60. Untuk mencapainya dapat melalui bagian tebing yang terjal tersebut dengan mendaki setinggi 8-10 meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang ada di pulau ini hanya semak belukar dan lahan terbuka.Dengan bathimetri rata-rata 72 meter, dasar perairan pulau ini merupakan tebing dalam ataupun dangkal yang ditutupi oleh terumbu karang. Karena arus yang sangat deras, menyulitkan perahu untuk berlabuh.Fauna yang sering ditemui elang jawa dan penyu sisik yang sering bertelur di pesisir pulau tersebut.

Potensi Sumberdaya Laut
Perairan Pulau Batek sangat kaya akan terumbu karang dan berbagai jenis ikan, baik ikan karang maupun ikan hias, meskipun perairannya berarus kencang. Pulau ini berpotensi perikanan tangkap yang cukup besar. Penangkapan ikan pelagis kecil di perairan Kabupaten Kupang di sekitar pantai pada kedalaman kurang dari 200 meter. Sedang ikan demersal ditangkap pada kedalaman  kurang dari 100 meter. Sering dijumpai lumba-lumba yang sedang bermigrasi. Pulau Batek merupakan pantai berpasir putih yang indah dan potensial dikembangan wisata serta konservasi.

Infrastruktur dan potensi pengembangan
Di pulau ini sudah ada menara suar sebagai sarana bantu navigasi pelayaran. Selain itu sudah ada 1 bak penampungan air tawar dan 2 unit rumah sebagai tempat tinggal penjaga mercusuar.
Sebagai pulau perbatasan, keberadaan pulau ini merupakan pagar bagi kedaulatan wilayah NKRI, sehingga perlu dilakukan penjagaan ekstra. Perlu segera dilakukan upaya penentuan TD dan TR dan melengkapi pulau ini dengan fasilitas pos TNI AL sebagai sarana keamanan. Selain itu perlu pengadaan genset, listrik tenaga surya, pembangunan jetty dan menambah jalur trasportasi Oepoli-Batek sebagai langkah untuk meningkatkan eksistensi pulau terluar ini

Pulau Ndana Kupang
Pulau Ndana ini merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia ini terletak di sebelah selatan Pulau Sabu.
Letak Administrasi dan Letak Geografis
Pulau Ndana termasuk ke dalam wilayah kecamatan Rajijua, Kabupaten Kupang. Dengan luas 2 km2 jarak Pulau Dana dengan Pulau Sabu sekitar 25 mil.Pulau ini terletak di antara Pulau Sumba, Pulau Rote dan Pulau Timor yaitu pada koordinat 10° 50' 00" LS dan 121° 16' 57" BT, dengan Titik Dasar No. TD 123, dan Titik Referensi No. TR 123. Pulau ini berbatasan dengan Laut Sawu di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah Selatan, Pulau Sumba di sebelah barat dan Laut Sabu di sebelah Timur.

Aksesibilitas
Untuk mencapai pulau ini, dari  Bandara El Tari di Kota Kupang, dilanjutkan melalui jalan darat ke pelabuhan Bolok atau pelabuhan Tenao dengan waktu tempuh 25 menit, Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan kapal ferry ASDP selama 19 jam dan disambung dengan kapal motor ke Pulau Dana dengan jarak tempuh 7 jam.

Kondisi Alam
Mempunyai topografi pantai yang curam hingga landai dengan material pantai berupa karang yang memanjang di sebelah Barat dan landai si sebelah Timur. Di pulau ini terdapat 2 danau yang jika terjadi pasang akan digenangi air asin. Kondisi arus yang sangat kuat dengan tinggi gelombang 2-3 meter dan pulau yang sekelilingnya adalah karang menyebabkan sulitnya motorboat untuk bersandar. Kedalaman perairan Pulau ini sekitar 15-45 meter.

Potensi Sumberdaya Laut
Perairan pulau ini memiliki kekayaan hayati yang sangat potensial baik terumbu karang dan berbagai jenis ikan baik ikan hias dan ikan karang. Namun padang lamunnya tidak terlalu subur dan tidak rapat karena arus yang sangat kencang. Hasil tangkapan ikan dari nelayan adalah ikan pelagis dan ikan demersal.


Infrastruktur dan potensi pengembangan
Dengan keindahan pantai di sebelah Barat dan Timur, maka Pulau Dana berpotensi untuk dikembangkan untuk pariwisata bahari berbasis ekologi. Perlu dibuat pemecah gelombang untuk mengatasi abrasi di bagian selatan pulau ini. Berkaitan dengan pulau terluar, perlu dilakukan rekonstruksi dan pemeliharaan TD dan TR. Selain itu perlu dilakukan pembangunan mercusuar yang sudah ambruk dan pembangunan pos TNI AL sebagai cara untuk meningkatkan pengawasan di pulau ini.


Pulau Ndana Rote
Pulau yang mempunyai luas wilayah 13 km2 ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan terletak di Samudera hindia. Pulau ini oleh Pemerintah (Keputusan Menteri Kehutanan No.38/Kpts-1/93) dijadikan tempat wisata (Taman Buru Nasional). Awalnya nama pulau ini sama dengan Pulau Dana, namun setelah melalui proses verifikasi tahun 2008 pulau ini berganti menjadi Pulau Ndana.

Letak Administrasi dan Letak Geografis
Pulau ini berada koordinat 11° 00' 36" LS dan 122° 52' 37" BT. Pulau Ndana termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao. Pulau ini terletak di sebelah selatan Pulau Rote dan berbatasan langsung dengan Australia. Dengan Titik Referensi No.TR 121 dan Titik Dasar No.TD 121 yang merupakan acua penarikan garis batas wilayah perairan NKRI dengan Australia.

Aksesibilitas
Pulau Ndana dapat dicapai dari Pelabuhan Tenao Kupang dengan kapal laut ke Kabupaten Rote Ndao di Ba’a selama 2,5 jam. Kemudian dilanjutkan dengan angkutan darat dari Ba’a ke Desa Bo’a atau Desa Oenggaut selama 1,5 jam, lalu disambung dengan perahu motir ke pulau ini dengan waktu tempuh 35 menit. Pulau ini sangat strategis kerana berada pada ujung selatan Pulau Timor sebagai pintu jalur pelayaran internasional (jalur 3 ALKI).
Walaupun jarak pulau ini tidak jauh dari Pulau Rote namun aksesibilitas menuju pulau ini cukup sulit karena tidak ada transportasi regular dari dan menuju pulau ini. Yang ada hanyalah dengan menyewa perahu nelayan.

Kondisi Alam
Pulau Ndana bertopografi landai di sebagian besar bagian tepi pantai dengan garis pantai berpasir, berkoral dan berbatu. Sedangkan bertopografi bergelombang dan berbukit di bagian tengah pulau. Material pantai yang berpasir putih dan berjenis pantai curam, terutama yang menghadap Samudera Hindia. Batimetri perairan pulau ini 10-30 meter.

Potensi Sumberdaya Laut
Di pulau ini kaya akan terumbu karang dan ikan hias serta ikan karang, untuk lamun tidak bias dikembangkan dengan baik karena arus yang sangat kencang dan bergelombang kuat. Hasil tangkapan ikan pelagis dari nelayan adalah ikan tembang, kembung, cakalang dan tenggiri. Sedangkan ikan demersal adalah ikan kerapu, baronang, kakap, bawal, hiu, dan jenis ikan hias lainnya.

Infrastruktur dan potensi pengembangan
Pulau Ndana merupakan pulau yang tidak begitu luar dan telah ditetapkan sebagai daerah cagar alam, hutan kindung dan sekarang menjadi daerah wisata. Dibagian tengah pulau ini tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan lain, namun wilayah pesisirnya yang memiliki topografi datar dapat berpotensi untuk kegiatan wisata bahari berbasis ekologi. Dan dapat dibangun laboratorim alam pengembangan sumberdaya kelautan dan perikan

Pulau Mangudu
Merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia. Pulau ini sangat strategis karena berada pada ujung selatan pulau Sumba dan dan berada di jalur pelayaran internasional.

Letak Administrasi dan Letak Geografis
Pulau Mangudu berbatasan dengan Pulau Sumba di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Pulau Salura di sebelah timur dan dengan Samudera Hindia di Sebelah Barat. Dengan berkoordinat pada 10° 20′ 8″ LS dan  120° 5′ 56″ BT, pulau ini mempunyai luas 1 km2. Secara administrasi pulau ini termasuk ke dalam wilayah desa Praimadeta, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Pulau yang tidak berpenghuni ini sejak tahun 2005 telah diambil alih oleh pemerintah dan secara bergantian petugas TNI AD menjaga pulau terluar ini.

Aksesibilitas
Jarak pulau Mangudu ke Kota Waingapu sekitar 175 km, dengan kecamatan Karera sekitar 35 km, dan dengan desa Praimadeta sekitar 12 km. Dari bandara Mau Hau di Kota Waingapu ke dusun Tatundu, desa Praimadeta, Kecamatan Karera melalui jalan darat dengan waktu tempuh 4 jam. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan dengan perahu motor dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan laut.

Kondisi Alam
Pulau ini bertopografi landai. Hanya di sebelah selatan relative terjal karena posisinya berhadapan langsung dengan laut lepas sehingga rawan abrasi. Sedangkan di bagian utara pulau ini daerah yang landai dan dangkal dan diselimuti oleh pasir putih yang sangat bagus. Vegetasi yang ada di pulau ini pinus, akasia, dan semak belukar.

Potensi Sumberdaya Laut
Pulau Mangudu sangat kaya akan terumbu karang dan ikan hias. Di perairan bagian utara nelayan menangkap ikan dan cumi-cumi. Selain itu di pesisir pantai sekitar Pulau Mangudu ini ditemukan tempat bertelur bebagai jenis penyu.

Infrastruktur dan potensi pengembangan
Keindahan pantai di sebelah utara layak untuk dikembangkan pariwisata berbasis ekologi. Perlu dilakukan rekonstruksi TD dan  TR. Selain itu perlu dibangun pos pengamatan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pengawasan pulau terluar ini, karena pulau Mangudu ini salah satu pulau terluar yang berada di pintu gerbang pelayaran internasional.



(IV) Tentang Penyusunan Rencana Zonasi

(1). UU no 27 tahun 2007
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil menyatakan bahwa Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah pemanfaatan sumber daya tiap tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin. Rencana Zonasi dimaksud terdiri atas: pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Alur laut.
Rencana Zonasi ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
Khusus mengenai konservasi
~Konservasi WPP diselenggarakan untuk; menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistem WPP, melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lainnya, melindungi biota laut; dan melindungi situs budaya tradisonal; melindungi ekosistem pesisir yang unik dn/atau rentan thd perubahan.
~Kawasan Konservasi WPP dibagi dalam zona; inti, pemanfaatan terbatas dan zona lain sesuai peruntuka kawasan
~Kawasan Konservasi WPP ditetapkan oleh MKP
~ Perubahan status zona inti dilakukan pemerintah atau pemda setelah mendapat pertimbangan DPR

(2). PP no 60 tahun 2007

Peraturan Pemerintah. No 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,  (PP ini menginduk ke UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan) menyatakan:
~Konservasi sumber daya ikan meliputi: (a) konservasi ekosistem; (b) konservasi jenis ikan; dan (c) konservasi genetik ikan.
~satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan, dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
~Kawasan Konservasi Perairan (KKP) terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, dan Suaka Perairan.
~Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)  dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan KKP oleh satuan organisasi pengelola dengan memuat zonasi KKP yang terdiri atas; zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya.
~Kawasan Konservasi Perairan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
~KKP yang telah ditetapkan oleh MKP dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
~Pemanfaatan KKP dilakukan melalui kegiatan; penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan; atau penelitian dan pendidikan di zona yang sesuai peruntukannya.

Untuk contoh kasus Taman Nasional Perairan Laut Sawu (TNPLS). TNPLS lahir atas dasar PP 60 tahun 2007 sehingga karakter TNPLS lebih menganut kaidah kaidah yang tertera dalam PP no 60 tahun 2007 tersebut, memang kalau di overlay antara ketentuan menurut UU no 27 tahun 2007 dan PP no 60 tahun 2007, banyak hal yang sama sebangun, namun dalam beberapa hal ada pula yang ‘bertentangan’.
Menurut pendapat saya; pembagian ruang yang aling ideal adalah berdasarkan norma UU no 27 tahun 2007, yaitu membagi menjadi 4 kawasan, yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, KSNT dan alur laut. Jadi dalam hal ini, budidaya ikan, penangkapan ikan, wisata bahari itu berda dalam kawasan pemanfaatan umum, begitu juga dengan ALKI yang pengaturannya tidak saja mengacu kepada aturan nasional tetapi juga internasional, itu sudah ada ruang khusus untuknya, yaitu di Alur Laut. Berbeda kalau memakai norma PP no 60 tahun 2007 dimana di dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) masih dimungkinkan untuk adanya kegiatan budiadaya ikan, penangkapan ikan, pariwisata sampai skala masif  (peraturan menterinya belum tersedia). Lebih lebih lagi tentang ALKI III yang sebagaimana telah diterangkan di atas. ALKI III berada ‘dalam’ KKPLS.

(V) SARAN

-perlu ada harmonisasi pengaturan kegiatan dan skala usaha perikanan, wisata dll yang diijinkan di kawasan konservasi.
-perlu ada kesepakatan bersama tatacara penetapan kawasan konservasi, apakah menurut norma UU no 27 tahun 2007 atau PP no 60 tahun 2009?
-idealnya pembagian ruang di suatu perairan, misalnya Laut Sawu dalam hal ini, mengacu kepada UU no 27 tahun 2007. Dengan alasan bahwa tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, yakni target ekonomi, sosial, dan tekno-ekologi dengan beberapa subkatagori seperti peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, kedaulatan, konservasi sumberdaya ikan dan sebagainya dapat berjalan secara berkelanjutan, efisien dan kesetaraan (equity) sehingga dapat meminimalisir terjadi konflik pemanfaatan dan pemborosan /eksplorasi berlebih dari SDA yang ada.


Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Prop NTT

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Yang Melewati Laut Sawu



1 komentar:

  1. Numpang Ijin Share gan...!! Jika ada yang berminat bisa langsung ke website kami

    Kami Waletbet hadir untuk para bettor mania sebagai Agen Judi Online , Agen Bola , Agen SBOBET dengan menyediakan produk online betting seperti SBOBET , IBCBET , 338A , 1SCASINO , ASIA8BET, BOLA TANGKASNET99 DAN BOLA TANGKAS88.

    Kami Agen Betting Online terpercaya yang beroperasi dalam dunia maya. Kami membantu para member dalam melakukan pendaftaran produk judi online , dan proses deposit withdraw dengan AKSES BANK BCA / MANDIRI / BNI DAN BRI.

    Untuk bergabung bersama kami hanya dengan melakukan pendaftaran melalui website agen di waletbet dan cantumkan data yang di perlukan di kolom register waletbet.com
    Dan dapatkan PROMO BONUS WALETBET Untuk member baru bergabung bersama kami dan juga untuk member akif kami yang bermain bersama kami di WALETBET Agen Judi Online

    Untuk bertransaksi deposit dan withdraw anda bisa konfirmasi pada CS ONLINE kami melalui akses YM , LIVECHAT , WhatsApp atau melalui kontak BBM kami yang tersedia di website kami.
    Dengan proses cepat dan CS yang ramah siap melayani para bettor mania dalam kenyamanan bermain ataupun dalam konfirmasi perihal betting pemain.

    Agen Judi || Agen Judi Online || Agen SBOBET || Agen Bola || Agen SBOBET || Agen Betting Online || Agen Casino Online || Agen Bola Online

    BalasHapus