Selasa, 19 Juli 2011

Apakah Diperlukan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Pelaksanaan Program MINAPOLITAN ?

Apabila kita lihat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Nonor : KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, maka ada banyak pasal dan ayat baik secara eksplisit maupun implisit yang menyatakan tentang perlunya Rencana Zonasi.  Yang menyatakan secara eksplisit adalah pada Bab IV huruf B, dimana disebutkan bahwa Rencana Zonasi sebagai prasyarat pelaksanaan Minapolitan, sedangkan yang implisit tentunya banyak pasal dan turunannya yang menyatakan tentang perlunya rencana Zonasi, seperti pada pengertian: pengembangan wilayah, pembangunan  berkelanjutan, keamanan investasi, pembangunan terintegrasi, dll.
Mari kita lihat bab dan pasal yang terkait dengan perlunya penyusunan Rencana Zonasi dalam Pedoman Umum Minapolitan.

Menimbang                    : a. …………dst
                               b. ………...dst

Mengingat            : 1. …………dst
2. …………dst
3. …………dst
4. …………dst
5.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
6.   …………dst
7.   …………dst
8.   …………dst
9.   …………dst
10. …………dst
11. …………dst
12. …………dst
13. …………dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan           : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
                                PEDOMAN  UMUM MINAPOLITAN

KESATU               : …………dst

KEDUA                 : …………dst

KETIGA                : …………dst

KEEMPAT            : …………dst



BAB I PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang
…………………………….……dst

B.   Tujuan
…………………………….……dst


C.   Pengertian
1.     …………………………….……dst
2.     Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
3.     …………………………….……dst
4.     …………………………….……dst
5.     …………………………….……dst
6.     …………………………….……dst
7.     …………………………….……dst
8.     …………………………….……dst

BAB II REVOLUSI BIRU DAN MINAPOLITAN
A.   REVOLUSI BIRU
…………………………….……dst

B.   MINAPOLITAN
…………………………….……dst

Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.
1.     prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan system manajemen yang baik.
2.     prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.
3.     prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.
4.     prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan market share produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.
…………………………….……dst




BAB III  KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN KONSEP MINAPOLITAN

A.   Arah Kebijakan
…………………………….……dst

B.   Asas Minapolitan
…………………………….……dst

C.   Basis Minapolitan
Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan wilayah dengan struktur sebagai berikut:
1.     ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah di Indonesia dibagi menjadi sub-sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya alam, prasarana dan geografi;
2.     kawasan ekonomi unggulan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan;
3.     sentra produksi pada setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan, perikanan dan kegiatan lain yang saling terkait;
4.     unit produksi/ usaha pada setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku usaha perikanan produktif.

D.   Tujuan Minapolitan
Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan:
1.     meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
2.     meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
3.     mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

E.    Sasaran
1. …………………………….……dst
2.           a. …………………………….……dst
b. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi
c. …………………………….……dst
d. …………………………….……dst
e. …………………………….……dst
3. …………………………….……dst

F.    Strategi Utama Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan
1.   …………………………….……dst
2.   Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan
3.   …………………………….……dst
4.   …………………………….……dst
5.    

G.   Strategi Minapolitan
1.    …………………………….……dst
2.    …………………………….……dst
3.    …………………………….……dst
4.    …………………………….……dst



5. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.
Sasaran:

Sentra produksi dan kawasan-kawasan Minapolitan berkembang efisien dan berkelanjutan sesuai dengan potensi sumberdaya alam, ekonomi dan peruntukan ruang.

Kegiatan:
a.       melakukan zonasi berdasarkan potensi sumberdaya alam dan ekonomi wilayah-wilayah unggulan;
b.       penataan ruang sentra produksi dan kawasan minapolitan sebagai bagian dari tata ruang daerah dan nasional;
c.        integrasi pembangunan prasarana antar sentra produksi dan kawasan Minapolitan; dan
d.      penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.
e.        mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi perikanan; dan
f.         mengembangkan dan menyalurkan paket-paket bantuan permodalan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

…………………………….……dst


BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
A.   Karakteristik Kawasan Minapolitan
…………………………….……dst

B.   Persyaratan Kawasan Minapolitan
Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.     Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan;
2.     …………………………….……dst
3.     …………………………….……dst
4.     …………………………….……dst
5.     …………………………….……dst
6.     …………………………….……dst
7.     …………………………….……dst
8.     …………………………….……dst
9.     …………………………….……dst


BAB V TATA LAKSANA PENGEMBANGAN
A.   Prinsip Dasar
…………………………….……dst

B.   Peningkatan Produksi dengan Konsep Minapolitan
…………………………….……dst

C.   Pengembangan Kawasan Minapolitan
…………………………….……dst

Pengembangan Kawasan Minapolitan dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut:
1.     Perencanaan
Perencanaan pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan berdasarkan persyaratan Kawasan Minapolitan sebagaimana diatur pada Bab IV dengan prosedur sebagai berikut:
a.  identifikasi keberadaan sentra produksi yang produktif dan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui studi kelayakan;
b.  penetapan Kawasan Minapolitan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
c.   penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan yang di dalamnya mencakup Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak;
d.  pengajuan Rencana Induk kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum, tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri;
e.   proses perencaan melibatkan para pihak yang terkait, yaitu unsur-unsur pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

2.     Pelaksanaan
…………………………….……dst

3.     Monitoring dan evaluasi
…………………………….……dst

4.     Pelaporan
…………………………….……dst


BAB VI KELEMBAGAAN
…………………………….……dst


BAB VII PENUTUP
…………………………….……dst

Jadi menurut hemat saya sih, sudah cukup jelas, bahwa rencana zonasi diperlukan untuk pelaksanaan program Minapolitan











Tidak ada komentar:

Posting Komentar