Rabu, 27 Juli 2011

Kedudukan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Salah satu pendekatan pembangunan yang saat ini sedang populer adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah paradigma pembangunan baru yang menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu, yang menggabungkan sekaligus tiga pilar pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan hidup. Istilah pembangunan berkelanjutan sendiri, begitu menjadi sangat terkenal setelah diterbitkannya laporan mengenai pembangunan dan lingkungan hidup serta sumberdaya alam oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan hidup dan Pembangunan PBB (UN-World Commission on Environment and development-WCED), yang diketuai oleh Harlem Brundland, pada tahun 1984. Pembangunan berekelanjutan (sustainable development) adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana keterkaitan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil?
Wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang tersusun dari berbagai macam ekosistem dimana satu sama lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Adanya perubahan atau degradasi yang menimpa salah satu ekosistem, tentu akan berdampak negatif kepada ekosistem lainnya. Kondisi empiris seperti itu mensyaratkan bahwa pengelolaan wilayah harus dilakukan secara terpadu, yaitu harus memperhatikan segenap keterlibatan ekologis (ecological linkage) yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM) adalah suatu proses keterpaduan yang diterapkan sejak perencanaan dimulai, kemudian pada waktu implementasi sampai di tahap monev sekalipun dengan pelaksanaannya secara terstruktur berdasarkan hirarkinya. Intrumen perencanaan dalam kaitannya dengan pengelolaan pesisir terpadu, diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (RSWP-3-K), diikuti Rencana Zonasi (RZWP-3-K), kemudian rencana Pengelolaan (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi (RAWP-3-K). Khusus RZWP-3-K yang didefinisikan sebagai rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin atau dalam kalimat lain: rencana zonasi berperan dalam pengelolaan ruang, memilah kegiatan yang sinergis dalam satu ruang dan kegiatan yang tidak sinergis di ruang lainnya.
Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah bagaimana kedudukannya RZWP-3-K dengan RTRW atau hubungannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ? mari kita tinjau satu persatu.
Landasan Hukum
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini terkait denga RZWP-3-K
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini terkait dengan RTRW
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Perencanaan Pembangunan
Sistem Perencanaan Pembangunan diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. 
RPJP-Nasional
RPJP Nasional dituangkan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJP Nasional memberi gambaran apa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.

RPJM Nasional
RPJM Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Naional. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementrian/lembaga dan lintas kementrian/lembaga, kewilayah, dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Nasional memberikan gambaran apa yang hendak dicapai dalam dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
RKP Nasional merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, program kementrian/lembaga, lintas kementrian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP memberikan gambaran apa yang dicapai pada tahun berjalan (1 tahun).

RPJP Provinsi
RPJP Prov memuat visi, misi, dan arah pembangunan provinsi yang mengacu kepada RPJP Nasional. RPJP Prov memberikan gambaran apa hendak dicapai dalam 20 tahun ke depan.

RPJM Provinsi
RPJM Prov merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program gubernur yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Prov dan memperhatikan RPJP Naional. RPJP Prov memuat kebijakan keuangan prov, strategi pembangunan prov, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (SKPD Prov), dan program kewilayahan disertai dengan dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifatindikatif. RPJM Prov memberikan gambaran apa yang dicapai dalam 5 tahun ke depan.

RKP Provinsi
RKP Prov merupakan penjabaran dari RPJM Prov dan mengacu kepada RKP Nasional. RKP provinsi memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP Prov memberikan gambaran apa yang hendak dicapai dalam tahun berjalan.

RPJP Kab/Kota, RPJM Kab/kota, RKP Kab/kota
RPJP kab/kota, RPJM kab/kota, RKP kab/kota logikanya adalah sama dengan RPJP Prov, RPJM Prov dan RKP Prov, hanya berbeda di skala nya saja.

Kedudukan RTRW dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Perencanaan keruangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana dengan Undang-Undang ini secara administratif Perencanaan Tata Ruang diklasifikasikan menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW-N), Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW-P) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K/K). Dalam Undang-Undang ini, khususnya pada penjelasan pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3, dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang. Hubungan antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan dinyatakan dalam beberapa pasal yang mendeskripsikan keterkaitan antara keduanya dalam logika yang inkonsisten, misalnya pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa RTRW-N menjadi pedoman penyusunan RPJP-N dan RPJM-N, sementara pasal 19 menyatakan bahwa RTRW-N memperhatikan RPJP-N. Inkonsistensi keterkaitan ini berlanjut pada pasal 22 dan 23 (hubungan antara RTRW-P dan RPJP-P dan RPJM-P) serta pasal 25 dan 26 (hubungan antara RTRW-K/K dan RPJP-K/K dan RPJM-K/K).
Implikasinya, meskipun seringkali dinyatakan bahwa perencanaan tata ruang merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan, dalam praktiknya sering ditemui potensi jarak / gap bahkan potensi distorsi antara perencanaan keruangan dan perencanaan pembangunan. Fakta mengenai hal ini seringkali ditemui pada saat diskusi pembahasan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana pembahasan tentang hubungan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang tidak dapat dijelaskan dengan memuaskan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan sulitnya memberikan jawaban atas pertanyaan seberapa jauh rencana tata ruang dapat dioperasionalisasikan.
Persoalan lain yang timbul adalah bagaimana "teknik" untuk mengoperasikan kata "memperhatikan" dan "mengacu" sedemikian rupa sehingga terjadi keselarasan atau harmonisasi antara RPJP dan RPJM dengan RTRW. Harapannya adalah bahwa RPJP dapat bermetamorfosa dalam matra spasial dalam kurun 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk RTRW. Peluang semacam ini menjadi semakin lebih besar jika RPJP memuat substansi sektoral sekaligus juga implikasi keruangannya dalam potongan-potongan skenario 5 (lima) tahunan. Hemat saya, bahwa RTRW adalah derivasi matra keruangan dari Rencana Pembangunan (RPJP dan RPJM), sehingga seyogyanyalah apabila pada tataran nasional maupun daerah harus terlebih dahulu menyusun RPJP dan RPJM, baru kemudian ditindaklanjuti dengan RTRW nya.

Hubungan RZWP-3-K dengan RTRW
Penyusunan RZWP-3-K diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Banyak yang berpendapat bahwa RZWP-3-K adalah setara dengan RTRW, dimana kalau RTRW lebih kepada urusan di daratan sedangkan RZWP-3-K berkaitan dengan keruangan di perairan lautnya (lex specialis). Lebih lanjut logika tersebut dijabarkan dalam implementasinya dimana sesuai definisinya yang tercantum dalam UU no 27 tahun 2007 dimana RZWP-3-K juga mensyaratkan dibuat struktur dan pola ruangnya, namun dengan pertimbangan sinergitas maka struktur dan pola ruang di bagian daratnya dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disarankan untuk memakai struktur dan pola ruang yang sudah ada di dalam perda RTRW setempat. Baru struktur dan pola ruang untuk bagian perairannya disusun tersendiri dalam bentuk perda RZWP-3-K. Itupun pada kenyataan di lapangannya, adalah sangat sulit untuk menetapkan struktur ruang di perairan lautnya. Sehingga otomatis berkonsekuensi bahwa RZWP-3-K itu hanya memuat tentang pola ruangnya saja.
Pendapat hijau saya, bahwa RZWP-3-K yang merupakan perangkat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah satu kesatuan dengan RTRW atau penyusunan RZWP-3-K ini akan mengacu kepada RTRW setempat, dimana akan berimplikasi terhadap peraturan daerah yang akan ditetapkan, yaitu walaupun dalam UU no 26 tahun 2007 dan UU no 27 tahun 2007 yang masing masing memerintahkan RZWP-3-K dan RTRW ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah namun tetap lebih efisien dan efektif kalau ditetapkan dalam satu peraturan daerah saja. Persoalan yang akan mengemuka kalau Perda RZWP-3-K disatukan dengan Perda RTRW adalah dalam hal ketentuan umum atau pengertian-pengertian, karena ada beberapa ketentuan umum yang sama kata-katanya tetapi berbeda pengertiannya tergantung memakai pengertian yang disebutkan di dalam Undang-Undang No 27 tahun 2007 atau akan mengacu kepada Undang-Undang No 26 tahun 2007. Contoh substansi yang memiliki pengertian berbeda, salah satunya adalah untuk zonasi. Namun itu tidak akan menimbulkan masalah berarti, tinggal melengkapi kata zonasi itu sesuai konteksnya saja, misalnya ketika bicara zonasi menurut Undang-Undang no 26 tahun 2007, tinggal disebut lengkap menjadi zonasi daratan, begitu juga kalau berbicara zonasi menurut Undang-Undang no 27 tahun 2007, maka penyebutannya menjadi zonasi perairan.  

Bacaan:
Diposaptono, Subandono. 2011. Rencana Strategis WP3K. Makalah disampaikan pada acara Bimtek RZWP3K di Bandung, 02 Maret 2011
Nurcholis, Hanif. 2009. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Grasindo Jakarta. 173 hal


Sumber Hukum Kebijakan Perencanaan
Kedudukan RZWP3K dalam Undang-Undang No 27 tahun 2007
Kedudukan RZWP3K dalam Perencanaan Spasial dan Non Spasial


Tidak ada komentar:

Posting Komentar