Minggu, 21 Agustus 2011

Heran Juga, Kok Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Jogja Banyak yang Miskin?

Kemiskinan memang sudah menjadi fenomena. Ada hitam pasti ada putih, ada manis pasti ada rasa pahit, begitu juga kalau ada yang kaya pasti ada yang miskin. Sejak abad pertama masehi yang disebut kelompok orang miskin, itu sudah ada. Pada waktu itu ada istilah Humiliores  atau kaum rendahan yang terdiri dari orang-orang miskin karena berhutang dan orang-orang yang menjadi budak, tetapi ada sebaliknya juga, yaitu dengan istilah Honestiores atau berarti kelompok orang yang masuk strata bangsawan yang sudah pasti kelompok ini termasuk ke dalam kelompok masyarakat kaya.

Kemiskinan itu sendiri berdimensi komplek, sehingga banyak sekali pendapat tentang garis kemiskinan. Sajogyo menghitung garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan kalori setara beras, Esmara menetapkan garis kemiskinan di perdesaan dan perkotaan dipandang dari sudut pengeluaran aktual untuk barang maupun jasa, sedangkan Bank Dunia punya hitung-hitungan sendiri untuk menentukan garis kemiskinan, dan pendapat-pendapat para ahli lainnya. Batas garis kemiskinan untuk setiap wilayah/ negara ternyata berbeda-beda, dimana sangat tergantung dari lokasi dan standar kebutuhan hidup.  Malah Soejono Soekanto  (1982) berpendapat bahwa: ‘ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum memadai sepenuhnya dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Data-data kemiskinan di pusat tersebut malah dapat dijadikan kebijakan salah arah, karenan data tersebut tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi di daerah dengan tataran mikro. Oleh sebab itu, selain data kemiskinan makro yang diperlukan dalam statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan mikro yang spesifik daerah’. Namun demikian memang diperlukan standar nasional untuk menghitung garis kemiskinan, agar data kesimpulan tidak simpang siur sehingga akan menyulitkan bagi para pengambil keputusan. Badan Pusat statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan (setara minimal 2100 kalori per hari) dan pengeluaran bukan makanan seperti sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Maka,  terlepas dari kelebihan dan kekurangannya,  garis kemiskinan yang kini berlaku dan menjadi acuan secara nasional adalah dari Badan Pusat statistik (BPS) yaitu sebesar Rp 233.740,- per kapita per bulan.

Pandangan kita sekarang ke arah yang lebih sempit yaitu tentang kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. D I Yogyakarta termasuk dalam kelompok lima besar dengan tingkat kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan (orang yang berusaha dalam bidang perikanan) tertinggi secara nasiona.  Kita lihat data dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Persentase orang miskin yang Berusaha di bidang perikanan. 2011
No
Provinsi
% miskin
1
Bengkulu
42,80
2
Papua
40,79
3
Papua Barat
40,17
4
Maluku
37,17
5
DI Yogyakarta
33,60
Sumber: Ritonga, 2011

Provinsi D I Yogyakarta berda di bawah Prov Bengkulu, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kok bisa ya? Kita lihat dulu data data perikanan dan kelautan Prov D I Yoyakarta tahun 2010 berikut ini:


Tabel 2: Statistik perikanan dan kelautan Prov D I Yogyakrata. 2009
No
Item
Satuan
1
Luas wilayah
3.185 km2
2
Jml Penduduk
1.726.664 jiwa
3
Kepadatan Penduduk
1.083,7 jiwa/
Km2
4
Produksi Perikanan Tangkap
5.100 ton
5
Jml RTP perikanan tangkap
3.543 RTP
6
Jumlah nelayan
2.224 orang
7
Pendapatan Nelayan
Rp   10.111.333 per tahun
8
Jml armada penangkap ikan
472 unit
9
Jml alat penangkap ikan
1.945 unit
10
Potensi luasan budidaya ikan
18.919,30 ha
11
Luasan Budidaya ikan
1.321,13 ha
14
Potensi produksi budidaya ikan
47.260,89 ton/th
15
Produksi budidaya ikan
20.105,46 ton
16
Pendapatan pembudidaya ikan
483.318.000
Rp/RTP/th
Sumber: Buku Pedoman Data Perikanan Dan Kelautan. DIY. 2010

Garis kemiskinan sebesar Rp 233.740/kapita/bln, dimana ybs adalah kepala rumah tangga dengan menanggung 4 orang lainnya yang terdiri dari istri dan 3 orang anak, maka garis kemiskinannya adalah setidaknya pendapatan dia harus sebesar Rp14.024.400/keluarga/tahun. Dari data pendapatan nelayan di atas menunjukkan memang rata-rata keluarga nelayan di Prov D I Yogyakarta masuk katagoro miskin, karena hanya menerima pendapatan rata-rata sebesar Rp 10.111.333/tahun.

Kita lihat lebih jauh lagi dengan data-data perikanan tangkap berdasarkan kepada kabupaten yang memiliki laut, adalah sbb:

Tabel 3: Jumlah nelayan Per kabupaten Di DIY. 2009
 No
Kabupaten
Jumlah nelayan
1
Gunung Kidul
1.490
2
Bantul
   291
3
Kulon Progo
   443

jumlah
2.22
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap 2010


Tentang Produktifitas dan pendapatan nelayan DIY 2010

Tabel 4: Produktifitas dan pendapatan Nelayan DIY. 2009
No
Kabupaten
Produktifitas
Ton/nelayan/th
Pendapatan
Rp/nelayan/th
1
Gunung Kidul
2.180,94
6.623.000
2
Bantul
1.580,07
14.031.000
3
Kulon Progo
1.193,23
9.680.000
Sumber: Statistika Perikanan Tangkap DIY 2010

Sekarang kita lihat jenis kapal penangkap ikannya:


Tabel 5: Pendapatan Nelayan Di Kabupaten di DIY.2009
No
Kabupaten
Pendapatan Rp/nelayan/th
1
Gunung Kidul
-tanpa perahu
-perahu motor tempel
-kapal motor

   4.164.000
 19.800.000

45.120.000
2
Bantul
-tanpa perahu
-perahu motor tempel

  6.186.300

16.320.000
3
Kulon Progo
-tanpa perahu
-perahu motor tempel

  3.348.000

12.246.000
Sumber: Statistika Perikanan Tangkap DIY 2010

Dari data-data di atas menjadi sangat menarik, ternyata Kabupaten Gunung Kidul yang jumlah nelayannya hampir separuhnyanya dari jumlah nelayan Provinsi Yogyakarta, secara rata-rata masuk katagori miskin, namun pendapatan rata-rata antar nelayan Gunung Kidul sendiri disparitasnya sangat tinggi. Ini mengindikasikan bahwa jumlah nelayan ‘tanpa perahu’ di Kabupaten gunung Kidul berjumlah lebih dari separuh bahkan mendekati 75% dari jumlah nelayan yang ada di kabupaten itu. Karena jumlah nelayan kapal motor yang hanya 52 unit saja. Kondisi yang sama berlaku juga untuk Kabupaten Bantul, dimana penyumbang terbesar dari persentasi kemiskinan adalah dari nelayan tanpa perahu. Untuk Kabupaten Kulon Progo, hampir keseluruhan nelayan disana masuk dalam katagori miskin, baik nelayan tanpa perahu maupun nelayan perahu motor tempel

Sub kesimpulan untuk kemiskinan nelayan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sbb: 
  1. Disparitas pendapatan antar nelayan sangat tinggi 
  2. Nelayan tanpa perahu yang jumlahnya hampir 75% dari keseluruhan nelayan yang ada di Yogyakarta hampir seluruhnya masuk katagori miskin. 
  3. Pengentasan kemiskinan untuk nelayan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan cara meningkatkan kapasitas nelayan tanpa perahu menjadi nelayan perahu motor tempel atau malah menjadi nelayan kapal motor yang bisa menangkap ikan sampai di ZEE Indonesia.

Mari kita bicarakan tentang kemiskinan pembudidaya ikan di Provinsi D I Yogyakarta dengan data dasar dari statistika perikanan dan kelautan 2010:

Tabel 6: Pendapatan Pembudidaya Ikan berdasarkan jenis Kegiatannya di D.I.Y 2010
No
Jenis
kegiatannya
Rp/RTP/Th
1
Tambak
453.390.000
2
kolam
4.646.000
3
sawah
2.856.000
4
Bud Laut
-
5
Karamba
2.460.000
6
Jaring apung
14.940.000
7
Telaga
5.026.000
Sumber: Statistik Perikanan Budidaya DIY 2010

Mari kita lihat peluang pengembangan budidaya ikan di D.I Yogyakarta.

Tabel 7: Tingkat Pemanfaatan Potensi Budidaya Ikan di Prov D.I Yogyakarta.2010
No
Jenis usaha
% Pemanfaatanya
1
Tambak
10,61
2
Kolam
23,97
3
Mina padi
0,63
4
Karamba
2,50
Sumber: Statisti Perikanan Budidaya DIY 2010

Menganalisis kemiskinan di bidang usaha budidaya ikan adalah susah-susah gampang. Pasalnya para pelaku budidaya ikan ini umumnya bukan merupakan mata pencaharian utama, sehingga pendapatan dari budidaya ikan tidak dapat serta merta dijadikan ukuran untuk menentukan katagori miskin atau tidak. Namun demikian kalau diasumsikan bahwa sebagai pembudidaya ikan ini adalah mata pencaharian utama, maka para pelaku usaha perikanan budidaya tambak berada jauh sekali di atas garis kemiskinan yang baku. Tetapi pelaku jenis usaha ini di D.I Yogyakarta hanya 41 RTP saja, bandingkan dengan jumlah pembudidaya ikan yang ada di D.I Yogyakarta yang sebanyak 46.558 RTP. Artinya secara persentase tingkat kemiskinan orang yang berusaha di bidang perikanan tidak membawa pengaruh signifikan. Perikanan budidaya di D.I Yogyakarta masih cukup besar untuk dikembangkan, hal itu terlihat nyata dari tingkat pemanfaatannya yang baru mencapai 6,89% saja. Sangat kecil tingkat pemafaatannya. Namun perlu diingat pengembangan budidaya ikan yang memerlukan luasan lahan, tidak dapat dibantah lagi, pengembangannya akan bertabrakan dengan pemanfaatan lahan untuk usaha lainnya. Jalan yang terbaik adalah meningkatkan teknologi yang dapat memacu produktifitas lahan, sedangkan untuk usaha tambak, selain teknologi yang harus ditingkatkan, juga aspek permodalannya perlu mendapat dukungan dari pihak pihak yang kompeten. Jadi kesimpulan untuk kemiskinan di bidang usaha budidaya ikan di Prov D.I Yogyakarta adalah sebagai berikut:
  1. disparitas pendapatan antar pembudidaya ikan sangat tinggi sekali. Kelompok kecil sebagai petani tambak berpenghasilan jauh sekali di atas garis kemiskinan, sedangkan jensis usaha lainnya hampir seluruh pelakunya berkatagori miskin karenan pendapatannya sangat rendah. 
  2. Perlu peningkatan teknologi budidaya ikan agar produktifitasnya meningkat 
  3. Perlu dukungan permodalan terutama untuk usaha tambak karena usaha ini sangat padat modal.
Jadi bagaimana dengan persentase kemiskinan orang yang berusaha di bidang perikanan di Prov D.I Yogyakarta yang sebesar 33,60% atau sebanyak 16.391 orang dari jumlah keseluruhan nelayan dan pembudidaya ikan 48.782 orang? Kalau melihat data-data yang ada tadi, saya cukup yakin bahwa data itu benar adanya. Kita perlu kerja keras secara bersama-sama berusaha untuk mengentaskan kemiskinan mereka


Pustaka
  1. Buku Pedoman Data Perikanan dan Kelautan. Provinsi Daerah Istemewa Yogyakarta. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov DIY. 2010. 160 hal. 
  2.  Profil Perikanan Tangkap Provinsi D.I Yogyakarta. 2009. Dinas Perikanan dan Kelautan DIY 
  3. Ritonga, Hamonangan. 2011. Data Kemiskinan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Makalah BPS pada Workshop Data Statistika Ditjen KP3K Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta 21 Juli 201 
  4. Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 
  5. Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2010. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi D. I Yogyakarta 
  6. Statistik Perikanan Tangkap 2010. Dinas Perikanan dan Kelautan D.I Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar