Selasa, 06 September 2011

Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam bentuk Peraturan Daerah

Latar Belakang
·      UU 27/2007 tentang Pengelolaan WP3K mewajibkan agar daerah menyusun dokumen perencanaan pengelolaan WP3K termasuk Rencana Zonasi WP3K di dalamnya (Pasal 7, ayat 3). Kemudian dijelaskan dalam Permen KP No. 16/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan WP3K, bahwa Rencana Zonasi WP3K yang telah disusun ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Pasal 27).
·      Hingga saat ini baru Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi WP3K dari sekian banyak daerah yang memiliki WP3K.

Permasalahan
·      Rencana Zonasi WP3K yang merupakan arahan penggunaan sumberdaya, arahan pemanfaatan dan pengendalian ruang di WP3K merupakan suatu hal yang baru dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah, terutama menyangkut perencanaan wilayah.
·      Penyusunan Rencana Zonasi dan upaya penetapannya belum menjadi prioritas pemerintah daerah (Pemda):
o    Tidak semua penentu kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda, Setda, DPRD)  mengerti akan urgensi penyusunan rencana zonasi.
o    Keterbatasan pendanaan daerah, seringkali daerah berkirim surat ke KKP mengenai permohonan bantuan penyusunan rencana zonasi dan tindaklanjutnya di wilayah mereka.
o    Penetapan Rencana Zonasi dalam bentuk Perda berbiaya tinggi dan memerlukan proses yang panjang.
·      Dalam UU 27/2007 tidak ada pasal pemaksa atau target waktu penyelesaian dokumen perencanaan dimaksud. Hal ini berbeda dengan UU 26/2007, dalam Pasal 78 ayat 3 UU ini mengamanahkan agar Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan  paling lambat dalam waktu 2 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.  Sedangkan untuk Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan  paling lambat dalam waktu 2 tahun. Hingga saat ini telah tersusun 7 Perda RTRW Provinsi, 4 Perda RTRW Kota dan 16 Perda RTRW Kabupaten.

Upaya-upaya yang telah dilakukan
Kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan perencanaan wilayah (spasial) adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam Pasal 9 ayat 2, UU 27/2007 menyebutkan bahwa Rencana Zonasi WP3K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.  
Setidaknya ada  2 pendapat yang dapat menjadi opsi dalam upaya menetapkan Rencana Zonasi WP3K dalam peraturan daerah, yaitu:
1.              Disatukan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah: Dasar dari pendapat ini adalah, ruang yang dimaksud dalam UU 26/2007 yang menjadi induk RTRW meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam permukaan bumi. Sehingga obyek/lokus yang diatur oleh Rencana Zonasi WP3K seyogyanya telah termuat dalam RTRW.
Keuntungan:
a.    Dari segi pembiayaan lebih efesien. Daerah hanya menganggarkan kegiatan penyusunan satu perda saja.
b.    Pembahasan lebih komprehensif. Substansi Raperda RTRW dibahas oleh lintas sektor di pusat dan di daerah.
Kesulitan: Ada areal irisan antara UU 26/2007 dan UU 27/2007 yaitu wilayah pesisir daratan (batas kecamatan) yang kemudian peristilahan pembagian zona/kawasannya harus mengacu pada peraturan perundangan yang mana
2.              Dibuat dalam Perda yang berbeda:
Dasar dari pendapat ini adalah amanah penetapan RTRW dan Rencana Zonasi berasal dari undang-undang yang berbeda, sehingga Rencana Zonasi perlu ditetapkan dengan perda tersendiri. Disamping itu banyak Perda tentang RTRW yang belum memuat arahan peruntukan ruang di wilayah perairan pesisirnya.
Terkait dengan hal diatas Direktorat Tata Ruang LP3K melakukan berbagai upaya dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah Rencana Zonasi WP3K  dengan menggunakan kedua opsi diatas. Adapun yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1.         Melakukan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu (ICM) dengan mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun dokumen perencanaan pengelolaan WP3K berikut dengan penetapannya dalam bentuk perda.
2.         Melakukan fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan Rencana Zonasi WP3K melalui kegiatan pusat, dekonsentrasi dan Unit Pelaksana Teknis KKP.
3.         Selaku anggota BKPRN, Direktorat Tata Ruang LP3K sebagai wakil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif memberikan masukan Perda tentang RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahapan persetujuan substansi dan evaluasi. Ada 3 skenario yang digunakan:
a.         Mengupayakan untuk memasukkan muatan Rencana Zonasi kedalam  Perda RTRW.
b.         Meminta untuk pencantuman pasal penghubung ke perda lainnya yang berbunyi “penataan ruang perairan pesisir akan diatur dengan perda tersendiri”, sebagai entry point penyusunan Perda Rencana Zonasi WP3K.
4.         Bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun Surat Edaran (SE) tentang percepatan penyusunan peraturan daerah Rencana Zonasi WP3K. Dalam hal ini, Dit. TRLP3K bertindak sebagai pemberi masukan substansi SE Kementerian Dalam Negeri dimaksud.

Terobosan-terobosan yang dapat diambil
Apabila harus memilih kedua opsi diatas dalam rangka mempercepat penetapan Rencana Zonasi dalam bentuk perda maka kami akan memilih kedua-duanya. Pilihan pertama atau kedua akan sangat bergantung pada opsi mana yang dapat segera memberikan ketetapan hukum segera di WP3K. Menurut hemat kami, yang terpenting adalah muatan yang dikandung dalam Rencana Zonasi dapat termuat dalam peraturan daerah. Jadi, apabila memungkinkan maka akan lebih baik jika muatan tersebut dapat termuat dalam Perda tentang RTRW. Namun apabila tidak, maka ia harus ditetapkan dengan Perda tersendiri. 
Beberapa langkah yang kami rasa dapat mengakselerasi langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:
1.         Membangun jaringan yang kuat dan membuka keran komunikasi selebar-lebarnya dengan anggota BKPRN, terutama Kemendagri dan KemenPU. Diharapkan dengan terbentuknya jaringan yang kuat, maka  informasi-informasi terkait penataan ruang/rencana zonasi antar lembaga dapat lebih cepat dan lebih mudah. Begitu pula dengan dibukanya keran komunikasi selebar-lebarnya, selain jalur komunikasi di acara-acara formal maka upaya komunikasi di acara informal seperti kegiatan coffe morning atau sejenisnya pun perlu terus dilakukan. Komunikasi informal peer to peer dari Es.1/Es.2 antar KKP dengan kedua kementerian diatas dilakukan dalam rangka brainstorming, penjajagan, sharing informasi dan membuka upaya kerjasama formal dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Zonasi dan penetapannya.
2.         Melakukan kontrak kerja yang terukur dengan daerah yang menerima bantuan kegiatan dekonsentrasi atau bantuan teknis dari pusat terkait dengan komitmen pendanaan dan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Zonasi dan penetapannya.
3.         Memberikan reward bagi daerah yang telah berhasil menyusun Perda tentang Rencana Zonasi atau Perda tentang RTRW yang memiliki muatan Rencana Zonasi dalam bentuk program-program bantuan dari KKP seperti program peningkatan kehidupan nelayan.
4.          Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan untuk lebih aktif dalam forum BKPRD seperti pada pembahasan Perda tentang RTRW agar dapat memasukkan muatan Rencana Zonasi kedalam Perda dimaksud.
5.         Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan untuk lebih aktif dalam forum perencanaan daerah dalam rangka menyampaikan urgensi penyusunan RZ dan perdanya.

Selain mewajibkan, Pasal 78 ayat 3 UU 26/2007 memiliki unsur memaksa pemerintah daerah dalam menyusun atau mengevaluasi  Perda RTRW mereka dalam kurun waktu tertentu. Hal ini juga diikuti oleh kegiatan percepatan Kementerian Pekerjaan Umum ke seluruh daerah dalam bentuk kegiatan pembinaan, fasilitasi dan bantuan teknis. Hasilnya adalah hampir semua pemerintah daerah saat ini tengah menyusun/mengevaluasi Perda RTRWnya. Idealnya, waktu penyusunan Rencana Zonasi WP3K pun dilakukan bersamaan saat evaluasi RTRW. Karena pada kenyataannya, hampir semua RTRW yang telah disusun belum banyak mengatur mengenai alokasi ruang di wilayah perairan pesisirnya. Sehingga  dengan adanya Rencana Zonasi WP3K dapat melengkapi ruang-ruang yang yang belum diatur dalam RTRW. Dengan cara apapun muatan-muatan Rencana Zonasi WP3K harus masuk dalam kebijakan pembangunan daerah, baik dalam Perda tersendiri atau menjadi satu dengan Perda RTRW  dalam rangka mengatasi problematika dan mengoptimasi potensi di WP3K.
by: Fajar Kurniawan. direktorat tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. KKP







Tidak ada komentar:

Posting Komentar