Rabu, 19 Oktober 2011

Fungsi dan Manfaat dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

EMPIRIS

§  Berdasarkan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 9:
Rencana Zonasi berfungsi sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

§  Berdasarkan Pedum Rencana Zonasi Prov dan Kab/Kota
Fungsi RZWP-3-K adalah untuk:
Ø  Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Ø  Acuan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Ø  Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Ø  Acuan lokasi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta
Ø  Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Ø  Acuan dalam administrasi pemanfaatan WP3K;

Manfaat RZWP-3-K adalah untuk : 
a.      Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya WP3K;
b.      Menjamin  harmonisasi  antara  kepentingan  pembangunan  ekonomi  dengan
pelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
c.      Mewujudkan  keterpaduan  pembangunan  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau
kecil dengan wilayah daratannya; 
d.      Mewujudkan   keserasian   pembangunan   wilayah   kab/kota   dengan   wilayah
sekitarnya;


IMPLEMENTATIF
Fungsi dan Manfaat Rencana Zonasi:
Ø  Sebagai komplementer dari RTRW di daerah, yang menguraikan alokasi ruang di perairannya.
Ø  Mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antar pemerintah daerah dan antar sektor terkait.
Ø  Meningkatkan investasi dan memberikan jaminan hukum bagi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Ø  Meningkatkan peran masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat tradisional.
Ø  Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas bagi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, misalnya untuk konservasi, industri terpadu, pariwisata bahari, transportasi laut maupun pertahanan keamanan.
Ø  Sebagai dasar untuk menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ø  Upaya penyelesaian sengketa yang menyangkut hak masyarakaat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Ø  Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ø  Mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ø  Menyediakan payung hukum di daerah bagi aturan-aturan mengenai adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar