Kamis, 08 Maret 2012

Dimensi Peraturan Perundangan Dalam Pembangunan Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan

Landasan hukum yang digunakan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:

1  Komitmen Nasional

1.      Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
2.      Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Mendifinisikan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, dengan tujuan:
a.      Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya;
b.      Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;     
c.       Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembinaan lingkungan;
  1. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
e.      Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan
3.      UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional
Penyusunan Kebijakan Grand Strategy Pembangunan Kelautan mengacu kepada UU No.7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu: “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepualuan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.
Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.
a.       Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, melalui (a) pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan; dan (c) melindungi dan menyosialisasikan peninggalan budaya bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan konservasi.
b.       Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan yang diwujudkan, antara lain, dengan (a) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan (b) mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan.
c.       Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut United Nation Convention on the Law Of Sea (UNCLOS) 1982. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS pada tahun 1986 sehingga mempunyai kewajiban, antara lain, (a) menyelesaikan hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982; (b) menyelesaikan penataan batas maritim (perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen); (c) menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut; (d) menyampaikan laporan data nama geografis sumber daya kelautan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, Indonesia juga perlu pengembangan dan penerapan tata kelola dan kelembagaan nasional di bidang kelautan, yang meliputi (a) pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan yang mendukung ke arah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan serta (b) pengembangan sistem koordinasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
d.       Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi (a) peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan; (b) pengembangan sistem monitoring, control, and survaillance (MCS) sebagai instrumen pengamanan sumber daya, lingkungan, dan wilayah kelautan; (c) pengoptimalan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; dan (d) peningkatan koordinasi keamanan dan penanganan pelanggaran di laut.
e.       Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yang meliputi (a) perhubungan laut; (b) industri maritim; (c) perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa kelautan.
f.        Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan melalui (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan early warning system; (c) pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d) pengembangan sistem pengendalian hama laut, introduksi spesies asing, dan organisme laut yang menempel pada dinding kapal; serta (e) pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan aktivitas di laut.
g.       Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.
4.      UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Didalam UU ini, dijelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pernerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Proses Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan 3 (tiga) jenis rencana pembangunan, yaitu: 1) rencana pembangunan jangka panjang (20~25 tahun), 2) rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun), dan 3) rencana pembangunan tahunan. Sementara itu, tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:
a.      penyusunan rencana;
b.      penetapan rencana;
c.       pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d.      evaluasi pelaksanaan rencana
5.      UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
Didalam UU ini, dijelaskan bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, disebutkan bahwa Pengelolaan Perikanan dilakukan dengan tujuan: 1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, 2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, 3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja, 4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, 5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, 6) meningkatkan produkstivitas,mutu, nilai tambah, dan daya saing, 7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, 8) mencapai pemanfaatan sunber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, serta  9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengelolaan Perikanan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, pemerintah menetapkan berbagai peraturan, kewajiban, serta larangan, juga dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetis ikan.
6.      UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Dalam UU ini, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di tingkat pusat, dibentuk Lembaga Pemerintah Non-Departemen setingkat menteri, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Badan Penaggulangan Bencana Daerah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi: 1) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, 2) kelestarian lingkungan hidup, 3) kemanfaatan dan efektivitas, serta 4) lingkup luas wilayah. Sementara itu, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu meliputi: 1) prabencana, 2) saat tanggap darurat, serta 3) pascabencana.
7.      UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang ini memberikan ketentuan pokok tentang penataan ruang secara komprehensif, mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara dalam konteks spasial. Ruang didefisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan penataan ruang didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
a.      terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b.      terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c.       terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang
Secara lebih detail, Penataan Ruang didefinisikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan secara khusus terkait dengan pembangunan wilayah pesisir, disebutkan pada pasal 6 ayat (5) bahwa ruang laut pengelolaannya diatur dengan UU tersendiri.
8.      UU No.27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dalam UU ini, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara lebih detail, didalam Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi kedalam 4 (empat) tahapan, yaitu: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi. Didalam proses Pemanfaatan, terdapat Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) untuk memanfaatkan perairan pesisir. Selain itu, juga ditetapkan ketentuan-ketentuan dalam melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, serta larangan. Sedangkan didalam Pengendalian dan Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. lebih lanjut, diuraikan bahwa dalam melaksanakan pengendalian, Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan PWP-3-K dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
9.         PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan turunan dari UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. RTRWN ini menjadi pedoman untuk:
a.       penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
b.       penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
c.       pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
d.       pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
e.       penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
f.        penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
g.       penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Muatan RTRWN ini terdiri dari:  1) kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, 2) rencana struktur ruang wilayah nasional (sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, sistem jaringan sumberdaya air), 3) rencana pola ruang wilayah nasional (kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional), 4) penetapan kawasan strategis nasional, 5) arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional, 6) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
10. Perpres Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Didalam Perpres ini, dijelaskan bahwa Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar ini dilakukan dengan tujuan:
a.       menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
b.       memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
c.       memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
Selanjutnya, disebutkan juga bahwa Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar harus dilakukan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dapat meliputi bidang-bidang:
a.      sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
b.      infrastruktur dan perhubungan;
c.       pembinaan wilayah;
d.      pertahanan dan keamanan;
e.      ekonomi, sosial, dan budaya.
11. Permen Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
a.      Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)
Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten / kota menyusun RSWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
b.      Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
RZWP-3-K Provinsi berfungsi sebagai arahan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tingkat provinsi, yang meliputi :
§ kawasan pemanfaatan umum
§ kawasan konservasi
§ kawasan strategis nasional tertentu
§ alur laut.
RZWP-3-K Kabupaten/Kota berfungsi sebagai arahan pemanfaatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kabupaten/kota pada setiap kawasan dan dibagi atas zona dan sub-zona.
c.       Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K)
Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten / kota menyusun RPWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada RSWP-3-K dan RZWP-3-K.
d.      Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K)
Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RAPWP-3-K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek/Tahunan Daerah.


12. Permen Kelautan dan Perikanan No.20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.
Didalam Permen ini, disebutkan bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya dilakukan untuk kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan berbasismasyarakat dan secara berkelanjutan. Selanjutnya diuraikan bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu kepentingan berikut: 1) konservasi, 2) pendidikan dan pelatihan, 3) penelitian dan pengembangan, 4) budidaya laut, 5) pariwisata, 6) usaha perikanan dan kelautan secara lestari, 7) pertanian organik, dan 8) peternakan. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya juga dapat dilakukan untuk usaha pertambangan, permukiman, industri, perkebunan, transportasi, dan pelabuhan
1.      Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS 1982), yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, Indonesia mempunyai kedaulatan atas:
a.       Perairan Pedalaman, Perairan Nusantara dan Laut Wilayah dan atas seluruh kekayaan alam baik hayati maupun non hayati.
b.       Kekayaan alam di ZEEI dan Landas Kontinen, tetapi tidak mempunyai kedaulatan wilayah atas kawasan-kawasan tersebut.
c.       Indonesia mempunyai kepentingan atas pemeliharaan atas sumber-sumber perikanan di Laut Bebas di luar ZEEI dan kekayaan alam di dasar laut internasional, walaupun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan wilayah atau kedaulatan atas kekayaan alam di kawasan-kawasan tersebut.
2.         Agenda 21 artikel 17: Protection of the Ocean:  Sumberdaya laut semakin terancam kelestariannya. Untuk itu upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecilan perlu diprogramkan oleh setiap negara.
3.         UNEP Intergovernmental Conference on Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities 1995 di Washington:  Pencemaran dan kerusakan sumberdaya yang berasal dari darat semakin mempercepat penurunan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecilan dan perlu segera dilakukan tindakan konkrit baik secara nasional, regional maupun global.
4.         International Conference on Coastal Zone Management 1993 (World Coast Conference ’93) di Noordwijk, Hague, Belanda dan Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing States 1994 di Bahama :  Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecilan secara terpadu untuk keberlanjutan pembangunan suatu negara perlu segera direalisasikan secara sungguh-sungguh.
5.         Pertemuan Kedua Para Pihak Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati, Jakarta, 6 – 17 Nopember 1995 :  Disepakati usul Indonesia dalam Mandat Jakarta mengenai Keanekaragaman Hayati Pesisir dan pulau-pulau kecilan
6.         World Ocean Conference 2009, di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, yang menyepakati Manado Ocean Declaration (MOD), yang berisi: 1) merupakan bentuk komitmen dalam pengelolaan, konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan SD Kelautan, 2) memantapkan strategi nasional untuk mengelola secara berkelanjutan ekosistem pesisir & laut, 3) mengurangi polusi di darat dan di laut, 4) meningkatkan pemahaman dan pertukaran informasi tentang pesisir, kelautan dan perubahan iklim terutama di negara – negara berkembang, 5) mengakui pentingnya meningkatkan pemahaman akibat perubahan iklim pada sektor kelautan dan mempertimbangkan sudut pandang sektor kelautan sebagai strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui: a. komitmen pada rehabilitasi ekosistem laut sebagai penyerap karbon potensial dan mendorong pengembangan energi alternatif dari sektor kelautan, b. membuat dan mengelola secara efektif kawasan konservasi laut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar