Senin, 19 Maret 2012

Langkah Kebijakan Antisipatif Pengaruh Fenomena Global Warming Terhadap Pulau-Pulau Kecil

I.       FENOMENA GLOBAL WARMING
Pertumbuhan penduduk dan ekonomi dunia yang pesat, membawa pengaruh yang besar bagi bumi dan lingkungannya. Kegiatan peningkatan industrialisasi, mekanisasi dan penggunaan kendaraan bermotor, mengakibatkan banyaknya gas-gas buangan yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Hal inilah yang dituding sebagai penyebab utama peningkatan temperatur bumi dalam beberapa dekade terakhir.
Pemanasan global (global warming) pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun yang dikarenakan terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi.
Sebagai akibat adanya pemanasan global, mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik, seperti melelehnya es di kutub, adanya kenaikan muka air laut (sea level rise), coral reef bleaching, punahnya beberapa flora dan fauna, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim yang tidak menentu, dsb. Selain itu juga hal ini memberikan dampak bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat meliputi, diantaranya :
a.   Gangguan fungsi kawasan pesisir dan pantai, termasuk kawasna pulau-pulau kecil.
b.   Gangguan terhadap fungsi prasarana dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara,
c.    Gangguan terhadap permukiman penduduk,
d.   Pengurangan produktivitas lahan budidaya perikanan dan pertanian,
e.   Rusaknya kawasan wisata bahari
f.     Peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit,
g.    Kebakaran
Meskipun masih terdapat perdebatan dikalangan para ahli, dampak nyata akibat fenomena pemanasan global mulai dapat kita rasakan dan lihat. Peningkatan produksi gas CO2, walaupun bukan satu-satunya penyebab pemanasan global, terlihat meningkat secara signifikan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.

Kenaikan level konsentrasi CO2 di atmosfer sangat berkaitan dengan sejarah emisi bahan bakar fosil dan perubahan bantang alam (Schmmel et all, 1994). Kenaikan konsentrasi CO2 di atmosfer lebih banyak berada di belahan bumi utara dibandingkan di bagian bumi selatan dengan perbedaan jeda waktu hingga 2 tahun.
Pada akhir tahun 2005, kenaikan temperatur di daerah Artik terlihat meningkat melebihi kenaikan rata-rata dibelahan bumi lain. Kenyataan ini telah dipantau oleh satelit NOAA dan menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 50 tahun, 27% lapisan es di kutub utara telah mencair.
Fenomena yang terjadi pada lapisan es di Kutub Utara ini dilaporkan bertanggung jawab terhadap kenaikan muka air laut (sea level rise) setinggi 1-2 mm/tahun di wilayah Greenland (Alley, 2005 dalam UNEP, 2006). Kenaikan  mika air laut ini juga terjadi di belahan bumi lainnya hingga ke wilayah ekuator sebagai bagian dari gaya sentrifugal rotasi bumi.
Pada dasarnya, fenomena kenaikan muka laut dapat disebabkan oleh dua faktor utama sebagai berikut :
a.    Perubahan topografi dasar lautan yang disebabkan oleh efek tektonik. Namun kenaikan muka air laut yang disebabkab oleh perubahan topografi ini terjadi sangat lambat.
b.    Naiknya suhu atmosfer secara global akan juga meningkatkan suhu lapisan atas lautan. Hal ini mengakibatkan mengembangnya air laut (thermal expansion). Kecepatan naiknya muka air laut yang diakibatkan oleh fenomena ini terjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan akibat oleh efek tektonik. Selain itu juga, naiknya suhu atmosfer bumi mengakibatkan mencairnya es di kutub, sehingga turut berkontribusi terhadap naiknya muka air laut.

Terdapat banyak literatur yang menjelaskan bahwa sampai saat ini memang terjadi kecenderungan naiknya muka air laut yang signifikan secara global. Nilai rata-rata global, kecepatan kenaikan muka air laut berdasarkan saat hasil pemantauan adalah sekitar 2.5 mm/tahun. Secara lokal, di lokasi-lokasi tertentu bahkan dapat mencapai nilai maksimum 30 mm/tahun (Cazenave & Nerem, 2004 dalam Priyatna et al, 2006). Nilai kenaikan yang signifikan tersebut terutama disebabkan oleh mengembangnya suhu air laut.

Kenaikan rata-rata permukaan air laut (sea level rise) pertahunnya merupakan ancaman utama terhadap semakin berkurangnya luas daratan, bahkan dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil. Dalam skenario perubahan iklim di masa depan, kenaikan permukaan laut akan bertambah dan mengurangi derah-daerah yang kering. Tentunya hal ini sedemikian rupa dapat menyebabkan hilangnya daratan-daratan kecil (pulau-pulau kecil) yang sebagian besar hanya memiliki elevasi ketinggian tidak lebih dari 1 meter. Bahkan secara ekstrem, hal ini dapat menyebabkan hilangnya satu negara dan peradaban, khususnya pada negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Maladewa, Vanuatu, Solomon, Singapura dll.
Saat ini, fenomena naiknya muka laut telah menjadi isu internasional tentang dampaknya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Adapun dampak langsung dari fenomena ini adalah sebagai berikut :
  1. Erosi pantai,
  2. Penggenangan daratan wilayah pesisir,
  3. Bertambahnya wilayah banjir,
  4. Instrusi air laut/salinisasi lapisan ekifer di wilayah pesisir,
  5. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir,

Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan tentu akan merasakan dampak langsung (dampak negatif) dari fenomena ini, terutama di wilayah-wilayah pesisir. Sementara itu, mayoritas populasi di Indonesia tersebar di dekat atau di sekitar wilayah pesisir.


II.     TIPE PULAU-PULAU KECIL KAITANNYA DENGAN DAMPAK FENOMENA GLOBAL WARMING

Tipologi pembentukan pulau dapat dilihat dari kriteria pembentukan pulau, proses kejadian pulau, bentuk pulau, litologi pembentukan pulau serta umur atau tipe batuan dasar. Pulau-pulau di dunia dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu pulau benua, pulau vulkanik, pulau dataran rendah, pulau karang timbul dan pulau atoll.
  1. Pulau Benua (continental island), terbentuk sebagai bagian dari benua, dan setelah itu terpisah dari daratan utama. Tipe batuan dari  pulau benua adalah batuan yang kaya dengan silika. Contoh dari pulau ini adalah Kepulauan Sunda Besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan) dan Pulau Papua.
  2. Pulau Vulkanik (volcanic island), sepenuhnya terbentuk dari kegiatan gunung berapi, yang timbul secara perlahan-lahan dari dasdar laut ke permukaan. Pulau dari jenis ini tidak pernah merupakan bagian dari daratan benua, dan terbentuk di sepanjang pertemuan lempeng-lempeng tektonik, dimana lempeng-lempeng itu saling menjauh atau saling bertubrukan. Tipa batuan dari jenis pulau ini adalah basalt, silica (kadar rendah). Contoh pulau vulkanik terdapat didaerah pertemuan lempeng benua Kepulauan Sunda Kecil (Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores, Wetar serta Timor).
  3. Pulau Karang Timbul (raised coral island), terbentuk oleh terumbu karang yang terangkat ke permukaan laut karena adanya gerakan ke atas (uplift) dan gerakan kebawah (subsidence) dari dasar laut karena proses geologi. Pada saat dasar laut berada didekat permukaan laut, (kurang dari 40 meter), terumbu karang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di dasar laut yang naik tersebut. Setelah berada di atas permukaan laut, terumbu karang akan mati dan menyisakan rumahnya dan membentuk pulau karang. Jika proses ini berlangsung terus menerus, maka akan terbentuk pulau karang timbul. Pada umumnya, karang yang timbuk ke permukaan laut berbentuk teres-teras seperti sawah di pegunungan. Proses ini dapat terjadi pada pulau-pulau vulkanik maupun non vulkanik. Pulau karang timbul ini banyak ditemui di perairan timur Indonesia, seperti di Laut Seram, Sulu dan Banda, di Barat Laut Papua, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, dan kepulauan  sebelah barat Sumatera, serta di Kepulauan Sangihe, Solor, Alor, Lembata, atau Adonara.
  4. Pulau Daratan Rendah (low island), adalah pulau dimana ketinggian daratannya dari muka laut tidak besar. Pulau-pulau ini dapat berasal dari pulau-pulau vulkanik, maupun non vulkanik. Pulau-pulau dari tipe ini paling rawan terhadap bencana alam, seperti taupan dan tsunami. Karena pulau ini relatif datar dan rendah, maka massa air dari bencana alam yang datang ke pulau tersebut akan jauh ke tengah pulau. Contoh pulau daratan rendah adalah Kepulauan Seribu di utara Teluk Jakarta.
  5. Pulau Atol (atoll island), adalah pulau karang yang berbentuk cincin. Pada umumnya pulau atol ini adalah pulau vulkanik yang ditumbuhi oleh terumbu karang yang membentuk fringing reef, kemudian berubah menjadi barrier reef, dan akhirnya berubah menjadi pulau atol. Proses pembentukan tersebut disebabkan oleh adanya gerakan kebawah (subsidence) dari pulau vulkanik semula, dan oleh pertumbuhan vertikal dari terumbu karang. Contoh pulau atol di Indonesia adalah Pulau-pulau Tukang Besi.
Tipologi pulau dataran rendah, atoll dan sebagian tipe benus, adalah yang paling rentan terhadap pengaruh adanya global warming.


III.    PERAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA
Wilayah pulau-pulau kecil memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah ekonomi yang potensial yang berbasis pada sumber daya (resource based development) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa tranportasi, industri olahan dan industri-industri lainnya yang ramah lingkungan. Disamping itu juga, pulau-pulau kecil juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah yang ada disekitarnya.
Secara ekologis, ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hifrologi dan bio-geokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang kehidupan lainnya. Hal ini terkait erat dengan potensi/karekteristik pulau-pulau kecil, yaitu : mengandung habitat dan ekosistem (terumbu karang, lamun dan mangrove) yang menyediakan barang (ikan, minyak, mineral logam) dan jasa lingkungan (penahan ombak, wisata bahari) bagi masyarakat.
Dari sudut pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil terutama di perbatasan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang, misalnya di Sabang, Sebatik dan Batam yang juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal, narkotika, senjata dan obata-obatan terlarang.
Sebanyak 92 buah pulau sebagai pulau kecil terluar yang terletak di perbatasan dengan negara lain, adalah pengukur titik pangkal wilayah yurisdiksi NKRI, sehingga kalau pulau tersebut tenggelam berarti volume wilayah NKRI akan berkurang banyak.

IV.   KEBUTUHAN TERHADAP KEBIJAKAN ANTISIPATIF

Dari studi yang  kami lakukan, untuk sementara ini memperlihatkan data kenaikan muka air laut di berbagai wilayah, sebagai berikut:
1.    Di wilayah laut Kepulauan Seribu  ± 15 mm/tahun.
2.    Di wilayah laut Kepulauan Karimun Jawa ± 15 mm/tahun.
3.    Di wilayah laut Kepulauan talaud dan Sangihe ± 16 mm/tahun.
4.    Di wilayah laut Kepulauan Wakatobi ± 16 mm/tahun.
5.    Di wilayah laut Kepulauan Alor, NTT ± 19 mm/tahun.
6.    Di wilayah laut Kepulauan Anambas dan Natuna ± 17 mm/tahun.
Artinya tidak sampai 70 tahun lagi, kepulauan-kepulauan yang berada di wilayah tersebut dan elevasinya kurang dari 1 meter akan tenggelam.
Dengan memperhatikan dampak pemanasan global tersebut yang memiliki skala nasional dan dimensi waktu yang berjangka panjang, maka diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari Pemerintah melalui keberadaan perencanaan dan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil yang terpadu. Rencana ini nantinya memuat arahan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil yang memperlihatkan adanya upaya antisipatif terhadap dampak global warming dan juga berusaha meminimalkan terjadinya fenomena global warming.
Dengan demikian, maka aspek naiknya muka air laut (sea level rise) seharusnya menjadi salah satu masukan yang signifikan bagi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pulau-pulau kecil yang termuat dalam program prioritas pembangunan nasional, mengingat :
a.   Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki kawasan pulau-pulau kecil,
b.   Pemanfaatan ruang wilayah pulau-pulau kecil yang belum mencerminkan adanya sinergi antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan,
c.    Tingginya resiko konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ADB (1994), maka dampak kenaikan muka air laut dan banjir diperkirakan akan memberikan gangguan yang serius terhadap wilayah-wilayah seperti : Pantura Jawa (termasuk Kepulauan Seribu dan Kepulauan Karimun Jawa), Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Selatan, Sulawesi bagian Barat Daya, dan beberapa spot pada pesisir Barat Papua, yang tentunya termasuk terhadap pulau-pulau kecil yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Di wilayah-wilayah ini terdapat sekitar 2000-3000 pualu, maka apabila diakhir abad 21 ini kenaikan muka air laut setinggi 1 (satu) meter, maka jumlah pulau-pulau kecil tersebut akan tenggelam.
Antisipasi yang bersifat makro-strategis dan mikro operasional diatas, lebih lanjut diperlukan adanya kebijakan antisipatif sebagai berikut :
a.   Penyiapan Pedoman, Norma, Standar, dan Kriteria (NSPK), diantaranya memuat :
1.    Relokasi ; alternatif ini dikembangkan apabila dampak ekonomi dan lingkungan akibat kenaikan muka air laut dan banjir sangat besar sehingga kawasan pemukiman perlu dialihkan lebih menjauh dari garis pantai. Dalam kondisi ekstrim, bahkan, perlu dipertimbangkan untuk merelokasi ke pulau-pulau kecil lainnya.
2.    Akomodasi ; alternatif ini bersifat penyesuaian terhadap perubahan alam atau resiko dampak yang mungkin terjadi seperti reklamasi, peninggian bangunan ; area-area yang tergenangi tidak terhindarkan, namun diharapkan tidak menimbulkan ancaman yang serius bagi keselamatan jiwa, asset dan aktivitas sosial-ekonomi serta lingkungan sekitar.
3.    Proteksi ; alternatif ini memiliki dua kemungkinan, yakni yang bersifat hard structure seperti pembangunan penahan gelombang (breakwater) atau tanggul banjir (seawalls) dan yang bersifat soft structure seperti revegetasi mangrove atau penimbunan pasir (beach nourishment). Walaupun cenderung defensif terhadap perubahan alam, alternatif ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan proses alam yang terjadi sesuai dengan prinsip “working with nature”.
b.   Peningkatan mutu SDM pengelolan wilayah pulau-pulau kecil serta pemantapan format dan mekanisme kelembagaan pengelolaan pulau-pulau kecil.
c.    Sosialisasi produk-produk pengelolaan pulau-pulau kecil terutama yang berkaitan dengan dampak global warming melalui public awareness campaign.
d.   Penyiapan dukungan system informasi dan database pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil yang memadai.
e.   Diwujudkannya keterpaduan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil sekaligus untuk menghindari adanya tumpang tindih dan timbulnya konflik batas wilayah.
f.     Mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada wilayah pulau-pulau kecil, termasuk kota-kota yang ada didalamnya pantai dengan segenap penghuni dan kelengkapannya (prasarana dan sarana) sehingga fungsi-fungsi kawasan dan kota sebagai sumber ekonomi (source of economy) dapat tetap berlangsung.
g.    Mengurangi kerentanan (vulnerability) dari wilayah pulau-pulau kecil serta para pemukimnya (inhabitants) dari ancaman kenaikan muka air laut, banjir, abrasi, dan ancaman alam (natural hazards) lainnya.
h.   Mempertahankan berlangsungnya proses ekologis esensial sebagai sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati pada wilayah pulua-pula kecil agar tetap lestari yang dicapai melalui keterpaduan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki pulau-pulau kecil tersebut.
i.     Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil  yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan antisipatif dampak global warming.
j.    Memuat aturan-aturan hokum disertai penegakan hukumnya yang konsisten dan konsekuen, baik berupa PP, Keppres, maupun Perda - untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya role sharing yang ‘seimbang’ antar unsur-unsur stakeholders dalam pengleolaan pulau-pulau kecil sebagai wujud antisipatif dampak global warming.
Beberapa aktivitas antisipatif pengaruh global warming terhadap pulau-pulau kecil, yang sudah dilakukan di DKP, antar lain :
1.    Studi Indeks Kerentanan Pulau-pulau Kecil terhadap Pemanasan Global
2.    Penyiapan aturan-aturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengelolaan pulau-pulau kecil.
3.    Membuat peraturan perundangan-undangan yang memuat kebijakan antisipatif pengaruh global warming terhadap pulau-pulau kecil. Aturan perundangan-undangan yang telah ada, diantaranya :
  •    Undang-undang (UU) No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 
  • b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, 
  • c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
  • d.   Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar,
  • e.    Perpres No. 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi,
  • f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya,
  • g.   Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Investasi Pulau-pulau Kecil,
  • h.   Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.

V.     SARAN


Sebagai negara kepulauan, maka dampak global warming yang akan dialami oleh Indonesia diperkirakan akan sangat besar terutama terhadap kondisi bio-geofisik dan sosial-ekonomi masyarakat.  Dengan demikian, Seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat, akademisi, LSM, dan lainnya perlu mulai memikirkan pengembangan skenario, konsep, dan kerangka kebijakan terpadu pada tingkat makro dan mikro dalam rangka antisipasi dini terhadap dampak global warming terhadap pulau-pulau kecil yang mungkin terjadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar