Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Harus Disusun Dengan Basis Data Yang Akurat

Penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang benar mensyaratkan adanya Peraturan Daerah tentang rencana zonasi, dimana dengan rencana zonasi dapat menggambarkan secara baik mengenai pola dan struktur ruang wilayah pesisir sehinga dapat memanfaatkannya secara optimal sesuai karakteristik dan kebutuhan ruang yang ada.

Rencana Zonasi WP-3-K tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan amanat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang berbunyi : Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil             yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; 

b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; 

c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan

d.Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

Dan dalam pasal 7 ayat 3, mengamanatkan :

“Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing”.

Serta pada pasal 9 ayat 4 yang menyatakan :

“Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun”.

Pasal-pasal tersebut adalah sebuah ketentuan sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sebagai tata ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tentunya di dalamnya termasuk wilayah laut-nya, sehingga Rencana Zonasi WP-3-K tersebut harus ditaati oleh semua pihak. Untuk itu Rencana Zonasi WP-3-K harus disusun dengan kaidah-kaidah baku yang terukur.

Basis utama yang melandasi kekuatan dari Rencana Zonasi WP-3-K, yaitu : 

  a.    Data yang akurat;

      b.    Rencana Zonasi, seperti halnya Rencana Strategis masuk ke
            dalam tataran kebijakan pembangunan daerah; dan 
      c.     Kesepakatan antar stakeholder.

Data yang akurat

Data yang kata sepadannya datum adalah merupakan suatu objek, kejadian atau fakta yang terdokumentasi dengan memiliki kodefikasi terstruktur untuk suatu atau beberapa entitas. Data yang sudah diorganisasikan sedemikian rupa akan menjadi sebuah informasi. Dan informasi menjadi bermakna bagi yang menerimanya atau yang membutuhkannya.

Jenis data menurut cara memperolehnya :

    a.    Data primer

    b.    Data sekunder

Macam-macam data berdasarkan sumbernya :

    a.    Data internal

    b.    Data eksternal

Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya:

    a.    Data kualitatif

    b.    Data kuantitatif

Pembagian data berdasarkan sifat data :

    a.    Data diskrit

    b.    Data continue

Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya :

    a.    Data cross section

    b.    Data time series/berkala

Kenampakan permukaan bumi yang tersimpan dalam bentuk titik, garis, dan area disebut data peta. Dan pengertian peta itu sendiri adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu proyeksi.

Dua belas data set

Dalam penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K Provinsi/Kabupaten/Kota diperlukan 12 data set yang terdiri dari 4 data dasar dan 8 data tematik.

Empat data dasar tersebut terdiri dari :

1.    Data Terestrial

2.    Batimetri

3.    Geologi & geomorfologi

4.    Oseanografi

Delapan data tematik tersebut terdiri dari :

1.    Penggunaan dan Status Lahan

2.    Pemanfaatan Wilayah Laut

3.    Kesesuaian lahan dan SD Air

4.    Ekosistem Pesisir

5.    Infrastruktur

6.    Demografi dan Sosial Ekonomi

7.    Ekonomi Kecamatan/ Penghasilan RT

8.    Risiko Bencana dan PI

Keseluruhan 12 data tersebut harus diperoleh dan dianalisis berdasarkan kaedah-kaedah yang baku. Data yang diperoleh berapapun banyaknya, bukan suatu tujuan akhir, akan tetapi data dapat merupakan sarana untuk memudahkan penafsiran dan memahami maknanya.

Terestris adalah teknis akuisisi data pemetaan dengan menyentuh langsung objek yang dipetakan. Daerah yang dipetakan tersebut relatif kecil (< 200 ha).

Extra terestrial/remote sensing yaitu teknik akuisisi data pemetaan dengan tidak menyentuh langsung objek yang dipetakan. Daerah yang dipetakan relatif luas.

Kegiatan menganalisis data untuk menarik kesimpulan merupakan kegiatan inti dari pengolahan data-data hasil penelitian atau survei untuk memberikan gambarasan secara pasti mengenai masalah yang sedang diteliti. Setelah menarik kesimpulan kegiatan berikutnya adalah mengidentifikasi data, yaitu suatu upaya mempelajari dan memahami kembali data-data yang telah terkumpul dengan meminta pertimbangan atau pendapat dari berbagai pihak yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan agar mendapat validasi data yang tinggi.

Ketika 12 data sudah dikumpulkan, dianalisis dan diverifikasi, jadilah informasi tersebut membentuk batas-batas 4 kawasan dalam RZWP-3-K di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dimaksud, yaitu;

    1.    Kawasan Pemanfaatan Umum,

    2.    Kawasan Konservasi,

    3.    Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan

    4.    Alur Laut

Kekuatan data dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ketika Rencana Zonasi WP-3-K telah di-perda-kan maka itu merupakan produk hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat. Apabila suatu saat ada gugatan dari komponen masyarakat, pengusaha atau stakeholder lainnya terhadap ditetapkannya sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi (misalnya), dengan maksud bahwa si penggugat akan memanfaatkan kawasan konservasi tersebut untuk kegiatan lainnya yang bersifat bertolak belakang dengan fungsi konservasi, contohnya saja untuk kegiatan industri. Maka apabila dalam penetapan kawasan konservasi tersebut disusun dengan basis data yang akurat dan kuat serta benar adanya, bahwa di kawasan konservasi tersebut terdapat jenis flora fauna endemik beserta kawasannya, maka gugatan tersebut akan mudah ‘dipatahkan’. Berbeda kalau datanya data ‘bodong’, gugatannya kemungkinan besar akan dimenangkan. Namun perlu diingat bahwa ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil itu sangat dinamis, melebihi dinamika di daratan, sehingga untuk menjaga akurasi batas-batas kawasan dalam RZWP-3-K, setidaknya dalam 5 tahun sekali Perda RZWP-3-K tersebut perlu direvisi. Dengan begitu batas-batas kawasan dalam RZWP-3-K selalu faktual. 

Pengumpulan data di ekosistem terumbu karang