Kamis, 05 Juli 2012

Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 27 tahun2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbunyi: Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana zonasi rinci di setiap zona kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu dalam wilayahnya. Kemudian pada pasal 21 ayat (1)  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil menyebutkan pemerintah provinsi dan kab/kota dapat menyususn rrencana zonasi rinci sesuai kebutuhannya. Dari dua peraturan perundang-undangan tadi, ada dua hal yang harus dipahami, yaitu:
  1. Rencana zonasi rinci WP3K hanya ada pada tataran perencanaan pengelolaan WP3K tingkat kab/kota, tidak pada suatu provinsi, pulau, teluk, dan lainnya,
  2. Rencana zonasi rinci WP3K adalah pendetailan zona yang sudah disepakati peruntukannya yang berada pada kawasan dalam rencana zonasi WP3K kab/kota.
Baik, sebelum jauh, kiranya perlu dikutip terlebih dahulu tentang definisi rencana zonasi rinci WP3K dan zona WP3K menurut UU no27 tahun 2007. Rencana zonasi rinci WP3K adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan ijin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan Zona WP3K itu sendiri adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa;
  1. Rencana zonasi rinci WP3K adalah penentuan besaran/nilai daya dukung suatu zona yang akan menentukan jumlah jenis dan ijin usaha yang dapat diberikan,
  2. Zona itu sendiri adalah derivasi dari kawasan, dimana kita tahu bahwa dalam Rencana Zonasi WP3K terdiri dari 4 (empat) kawasan, yaitu; kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan alur laut. Bagian dari kawasan pemanfaatan umum diantaranya adalah zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pertambangan, zona wisata bahari, dan lainnya. Contohnya saja adalah rencana zonasi rinci kawasan budidaya rumput laut di Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, maka kita akan tahu berapa daya dukung perairan wilayah Kec Tanjung Pinang untuk usaha budidaya rumput laut yang optimal dan dari situ, pemerintah daerah bisa mengkalkulasi berapa ijin usaha rumput laut yang dapat diterbitkan. 
  3. Zona tersebut telah ditetapkan status hukumnya. Artinya adalah zona tersebut telah diatur dalam Perda Rencana Zonasi WP3K Kota Tanjung Pinang. Selama belum ada Perda RZ-WP3K, maka belum boleh menerbitkan perijinan terkait pemanfaatan di zona tersebut.
Maka dari itu, agar secepatnya pemerintah daerah dapat mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi WP3K dan selanjutnya membuat Rencana Zonasi Rinci WP3K di setiap zona yang menjadi prioritas pemanfaatannya, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
Hirarki Rencana Zonasi Rinci WP3K
Rencana Zonasi Rinci WP3K dapat Menentukan Jumlah Perijinan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar