Senin, 03 Juni 2013

Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Daerah. Fungsi dan Statusnya

KKPD Laut Alor di Nusa Tenggara Timur
Tulisan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, beserta turunan peraturannya. PP No. 60 tahun 2007 sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Definisi
Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dlindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan
Jenis Kawasan Konservasi Perairan
Berdasarkan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 2, yaitu: Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).
Masuk tidaknya suatu kawasan konservasi perairan ke dalam kewenangan KKPN, berdasarkan pertimbangan:
-berada di wilayah perairan >12 mil laut,
-berada di wilayah perairan lintas provinsi (mencakup > 1 kewenangan provinsi), dan
-memiliki nilai strategis nasional, seperti untuk pertahanan keamanan, memiliki situs warisan dunia, memiliki biota endemik, dan sebagai daerah migrasi bagi biota perairan yang dilindungi (paus, penyu, dan lainnya).
KKPD dibagi menjadi dua, yaitu KKPD Provinsi dan KKPD kabupaten/kota.
KKPD provinsi adalah kawasan konservasi perairan yang merupakan;
-kawasan perairan provinsi (4 – 12 mil) dan
-berada di wilayah perairan lintas kabupaten/kota (mencakup > 1 kewenangan kab/kota).
Sedangkan KKPD kabupaten/kota adalah kawasan konservasi perairan yang berada di wilayah perairan kab/kota yaitu umumnya berada dalam wilayah 0 – 4 mil laut.
Kewenangan pengelolaan KKPN adalah oleh pemerintah pusat melalui unit kerja atau unit pelayanan teknisnya (UPT), sedangkan KKPD dikelola oleh pemerintah daerah prov/kab/kota melalui unit kerja/unit pelayanan teknis daerahnya (UPTD).
Katagori Kawasan Konservasi Perairan
Berdasarkan katagorinya, kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 4, yaitu:
1.    Taman Nasional Perairan (TNP),
2.    Taman Wisata Peraian (TWP),
3.    Suaka Alam Perairan (SAP), dan
4.    Suaka Perikanan.
KKPN dan KKPD dapat masuk ke dalam salah satu katagori kawasan konservasi perairan tersebut, tergantung dari dimana letak dari kawasan konservasi perairan tersebut dan memiliki tidaknya nilai-nilai strategis di dalamnya.
KKPN dapat masuk ke dalam katagori:
1.    Taman Nasional Perairan (TNP),
2.    Taman Wisata Perairan (TWP), dan
3.    Suaka Alam Perairan (SAP).
Sedangkan yang dapat masuk ke dalam kewenangan KKPD adalah katagori:
1.    Taman Wisata Perairan (TWP),
2.    Suaka Alam Perairan (SAP), dan
3.    Suaka Perikanan (SP).
Masing-masing katagori kawasan konservasi perairan memiliki fungsinya masing-masing.
Status Kawasan Konservasi Perairan
Saat ini di Indonesia ada 76 kawasan konservasi peraiaran, yang terdiri dari 10 KKPN dan 66 KKPD, dimana dari seluruh kawasan konservasi perairan tersebut telah terbagi ke dalam masing-masing katagorinya.
Dari 76 kawasan konservasi yang ada, sebagian besar didasarkan dan menggunakan nomenklatur dari Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan sedangkan sisanya menggunakan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Sebagian besar dari KKPN dan KKPD tersebut masih berstatus ‘calon’ kawasan konservasi perairan atau masih berstatus ‘pencadangan’. Sedangkan yang sudah memiliki status ‘penetapkan-nya’ hanya 8 KKPN dari 10 KKPN dan satu KKPD dari 66 KKPD yang ada. Delapan KKPN yang sudah ada penetapannya, yaitu KKPN yang merupakan limpahan dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai berita acara serah terima 8 Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Perlindungan Alam (KPA) No. 01/MENHUT-IV/2009, No BA 108/MEN.KP/III/2009 tanggal 04 Maret 2009. Ke 8 KKPN memang sudah dari Kementrian Kehutanan-nya sudah berstatus ‘ditetapkan’. Sedangkan dua KKPN yang baru diinisiasi, yaitu; TNP Laut Sawu dan TNP Laut Anambas masih berstatus ‘pencadangan’.
Dari 66 KKPD yang ada, baru 1 KKPD yang sudah berstatus ‘ditetapkan’. Penetapan itu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang Jawa Tengah. Dalam keputusan Menteri KP tersebut disebutkan katagori KKPD tersebut adalah Taman Wisata Pesisir (TWP). Tentunya sesuai dengan namanya, nomenklatur tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
KKPN dan KKPD yang telah memiliki status penetapannya, berarti kawasan konservasi perairan tersebut telah memiliki rencana pengelolaan dan kelembagaan pengelolanya. Rencana pengelolaan terdiri dari rencana tahunan, 5 tahun, dan 20 tahun. Telah memiliki lembaga pengelolanya berarti kawasan konservasi perairan ada organisasi yang tetap yang tentunya dibarengi dengan kepastian tersedianya penganggaran secara rutin.
Yang berwenang untuk menetapkan status KKPN dan KKPD adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kawasan konservasi perairan yang telah memiliki status penetapannya berarti KKPN maupun KKPD tersebut akan lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya. Maka seyogyanyalah agar KKPN dan KKPD lainnya segera menyusul untuk segera memiliki status penetapannya

14 komentar:

  1. mau tanya pak, apa ada perbedaan istilah kkld dan kkpd?? terminologi yg sesuai dg aturan hukum sebenarnya apa?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas respon yg kritis dan menarik dari mas Amadhan Takwir.
      Terminologi kkld terlahir semata karena semangat dari baru terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada waktu itu (periode thn 2000s/d 2004. Belum berdasar acuan hukum yg ada.
      Tahun 2004 terbit UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dimana dalam pasal 13 pada ayat 1 dinyatakan: dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis, konservasi genetika ikan.
      Dari pasal tersebut mulai keluar istilah konservasi ekosistem yg diterjemahkan dengan konservasi perairan. Krn istilah ekosistem adalah merujuk kpd perairan.
      Pada th 2007 terbit peraturan pemerintah no 60 th 2007 ttg konservasi sumberdaya ikan.
      PP ini lahir atas perintah UU no 60 th 2004 sesuai pasal 13 ayat 2.
      PP no 60 th 2007 dalam pasal 15 pada ayat 1, berbunyi kawasan konservasi perairan yg telah ditetapkan, dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
      Dari situlah muncul terminologi kawasan konservasi laut daerah.
      Tahun 2009 tetbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 02 tahun 2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan. Dimana dari Permen tsb secara tegas menyebut 'kawsan konservasi perairan'.
      Ada perbedaan signifikan berdasar acuan hukumnya antara kkld dengan kkpd. Terminologi kkpd tentu lebih kuat atau sesuai dengan peraturan perundangan yg ada. Dengan catatan istilah 'daerah' dalam terminologi kkpd adalah mempertegas mana kawasan konservasi yg menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah pusat (kkpn misalnya kkpn laut sawu) dan mana kawasan konservasi yg kewenangan pengelolaannya dimiliki oleh pemerintah daerah yg dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota)
      Mudah mudah dapat menjawab respon yg dimaksud

      Hapus
    2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas respon yg kritis dan menarik dari mas Amadhan Takwir.
      Terminologi kkld terlahir semata karena semangat dari baru terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan pada waktu itu (periode thn 2000s/d 2004. Belum berdasar acuan hukum yg ada.
      Tahun 2004 terbit UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dimana dalam pasal 13 pada ayat 1 dinyatakan: dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis, konservasi genetika ikan.
      Dari pasal tersebut mulai keluar istilah konservasi ekosistem yg diterjemahkan dengan konservasi perairan. Krn istilah ekosistem adalah merujuk kpd perairan.
      Pada th 2007 terbit peraturan pemerintah no 60 th 2007 ttg konservasi sumberdaya ikan.
      PP ini lahir atas perintah UU no 60 th 2004 sesuai pasal 13 ayat 2.
      PP no 60 th 2007 dalam pasal 15 pada ayat 1, berbunyi kawasan konservasi perairan yg telah ditetapkan, dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
      Dari situlah muncul terminologi kawasan konservasi laut daerah.
      Tahun 2009 tetbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 02 tahun 2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan. Dimana dari Permen tsb secara tegas menyebut 'kawsan konservasi perairan'.
      Ada perbedaan signifikan berdasar acuan hukumnya antara kkld dengan kkpd. Terminologi kkpd tentu lebih kuat atau sesuai dengan peraturan perundangan yg ada. Dengan catatan istilah 'daerah' dalam terminologi kkpd adalah mempertegas mana kawasan konservasi yg menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah pusat (kkpn misalnya kkpn laut sawu) dan mana kawasan konservasi yg kewenangan pengelolaannya dimiliki oleh pemerintah daerah yg dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota)
      Mudah mudah dapat menjawab respon yg dimaksud

      Hapus
  2. Menarik sekali Pak pembahasan ttg kewenangan Kawasan Konservasi Perairannya. Kalau boleh Saya ingin bertanya Pak. Pernyataan Bapak ttg pertimbangan kewenangan KKPN dan KKPD, "Masuk tidaknya suatu kawasan konservasi perairan ke dalam kewenangan KKPN, berdasarkan pertimbangan:
    -berada di wilayah perairan >12 mil laut,
    -berada di wilayah perairan lintas provinsi (mencakup > 1 kewenangan provinsi), dan
    -memiliki nilai strategis nasional, seperti untuk pertahanan keamanan, memiliki situs warisan dunia, memiliki biota endemik, dan sebagai daerah migrasi bagi biota perairan yang dilindungi (paus, penyu, dan lainnya).
    KKPD dibagi menjadi dua, yaitu KKPD Provinsi dan KKPD kabupaten/kota.
    KKPD provinsi adalah kawasan konservasi perairan yang merupakan;
    -kawasan perairan provinsi (4 – 12 mil) dan
    -berada di wilayah perairan lintas kabupaten/kota (mencakup > 1 kewenangan kab/kota).
    Sedangkan KKPD kabupaten/kota adalah kawasan konservasi perairan yang berada di wilayah perairan kab/kota yaitu umumnya berada dalam wilayah 0 – 4 mil laut."

    itu dasar hukumnya apa ya Pak? mohon pencerahannya Pak. Terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih @ Adnan Ananda atas atensinya terhadap tulisan saya
      Dasar hukum pembagian kewenangan kawasan konservasi di laut adalah 1. Undang Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, pasal 28:
      ayat 5. Pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan,
      2. berdasarkan Peraturan Pementah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. pasal 16:
      (1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) meliputi:
      a. perairan laut di luar 12 mil .....
      b. perairan yang berada dalam kewenangan pengelolaan lintas provinsi: atau
      c. perairan yang memiliki karakteristik tertentu
      (2) pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, meliputi:
      a. .....
      .....
      (3) pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaaten/kota, meliputi:
      a. ....
      .......

      Namun, dengan telah terbitnya Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam UU ini, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan di perairan laut. maka perlu mereposisi kawasan konservasi perairan daerah kab/kota menjadi kawasan konservasi perairan nasional atau setidaknya kawasan konservasi perairan provinsi. (hal ini sedang dikaji mendalam agar pelaksanaan implementasi kawasan konservasi perairan sejalan dengan pelaksanaan UU no 23 tahun 2015.
      sebagai data tambahan. data ahir 2014. jumlah kawasan konservasi perairan (laut) di Indonesia:
      Yang Dikelola Kemen LH dan Kehutanan ada 32 dan semua bersifat nasional
      yang dikelola KKP dan PEMDA ada 113 KK dimana yang bersifat KKP Nasional ada 10 KK dan sisanya 103 KK dikelola oleh Pemda dan dari 103 KK hanya 1 KK yang dikelola oleh PEMDA PROV sedangkan sisanya sebanyak 102 KK masih dikelola PEMBA KAB/KOTA. Yang 102 KK inilah yang harus direposisi menjadi dikelola oleh PEMDA PROV atau Pemerintah (pusat). Suatu pekerjaan yang cukup besar

      Hapus
  3. Pak Didi, KKPD Kab Alor berdasarkan sk bupati no 6 tahun 2009 luasnya 400.083 hektar, tetapi setelah di jadikan Suaka Alam Perairan (SAP) melalui Kepmen 35 tahun 2015 menjadi 276.693,38 ha. Kenapa bisa menyusut ya pak?
    Apa saja perbedaan antara KKPD dan SAP? Tks.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih Pak Iwan atas responnya dan mohon maaf agak telat membalas respon Pak Iwan.
      KKPD Kab. Alor berdasarkan SK Bupati Alor seluas 400.083 ha tetapi dalam Kepmen KP tertera Selina's 276.693,38 ha. Luasannya ada perbedaan/menyusut. Hal tsb terjadi karena dalam perhitungan menurut SK Bupati Alor MEMASUKKAN Perairan yg berada di atas 4 mil (pada waktu itu menurut UU no 32 thn 2004 ttg pemerintahan daerah, kemenangan nya di Perairan sampai sejauh 4 mil. Undang undang no 32 th 2004 sdh berubah menjadi undang undang no 23 th 2014. Dimana menurut undang undang tsb, kini yg memiliki kewenangan di Perairan laut hanya Pemerintah Pusat (Pusat dan provinsi). Pemerintah Kab/kota sdh tdk memiliki kemenangan pengelolaan di Perairan laut lagi).
      KKPD berkaitan dengan siapa yg memiliki kewenangan pengelolaan SUATU Kawasan konservasi. Sedangkan SAP adalah salah satu katagori suatu Kawasan konservasi.
      KKPD adalah Kawasan konservasi yg di kelola oleh Pemerintah provinsi/Kab/kota. Tentunya KKPN adalah Kawasan konservasi yg di kelola oleh Pemerintah Pusat. Lihat pasal 16 PP 60/2007.
      SAP adalah Kawasan Konservasi Perairan dng cirri khas tertentu untuk tujuan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. SAP bisa masuk katagori KKPN dan bisa juga masuk katagori KKPD.
      Jadi tidak dapat dibandingkan antara KKPD dng SAP.

      Hapus
  4. Selamat siang pa Didi, saya mau bertanya, Apakah kawasan konservasi di lokasi yang sama bisa dijadikan dua kawasan dengan berdasarkan 2 permen, contoh kasus kawasan Pulau Biawak di Kab. Indramayu (kawasan pulau biawak terdiri dari 3 pulau kecil yaitu Pulau Biawak, Gosong dan Cendikian luasnya > 700 ha dan kawasan perairannya seluas kurang lebih 14.000 ha).
    Jadi kawasannya:
    1. Taman Pulau Kecil Pulau Biawak (bdsk Permen KP No 17/2008), dan
    2. Taman WIsata Perairan Pulau Biawak (bdsk permen KP N0 02/2009). Terima kasih.

    BalasHapus
  5. assalamu'alaikum Pak Didi, saya mau bertanya mengenai penetapan 0-4 mil sebagai kawasan konservasi perairan nasional namun dalam kwasan tersebut nelayan kecil yang menggunakan perahu dibawah 10gt masih diperbolehkan melakukan penangkapan ikan dengan syarat2 tertentu.apakah betul seperti itu aturannya? apa dasar hukumnya?

    1. apakah berlaku secara nasional semua daerah harus menetapkan 0-4mil sebagai kawasan konservasi dan hanya boleh dimanfaatkan oleh nelayan kecil saja?
    2. apa yang menjadi dasar hukum kawasan konservasi masih diperbolehkan untuk dieksploitasi?

    terimakasih Pak.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Waalaikumsalam bu firma wati.
      Wilayah perairan laut 0-4mil sebagai kawasan konservasi adalah masih dalam tataran konsepsi. Kenapa disebut demikian? Karena sampai saat ini belum ada penetapan /legalitasnya sebagai produk hukum.
      Konsepsi wilayah 0-4mil sebagai kawasan konservasi berangkat dari kenyataan yang ada bhw wilayah 0-4mil adalah wilayah perairan yang subur dan produktif. Di wilayah perairan ini, kandungan hara di perairannya masuk katagori tinggi, tmaka dari itu, ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun dll, pun berada di wilayah perairan 0-4mil ini. Selain itu perairan 0-4mil adalah tempat berpijah (spawning ground) nya berbagai biota perairan laut, tempat bertelur (nesting site), tempat mencari makan (feeding ground). Namun demikian, tekanan ekologis terhadap wilayah perairan 0-4mil dari aktifitas penangkapan ikan, budidaya perikanan, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya termasuk tinggi. Sehingga untuk menjaga fungsi fungsi ekologis dari wilayah perairan laut 0-4mil seperti yg telah disebutkan tadi, perairan ini perlu diproteksi atau dijadikan kawasan konservasi.
      Apabila wilayah 0-4mil laut diproteksi dengan dijadikannya sebagai kawasan konservasi, proses proses berkembang biak dll dari ikan biota lainnya dapat berjalan secara optimal krn tanpa 'gangguan' yg berlebihan. Dengan dijadikan wiilayah perairan laut 0-4mil sebagai kawasan konservasi, tentu akan terjadi spill over (melimpah) ikan ikan dari wilayah 0-4mil (kawasan konservasi) ke wilayah perairan >4 mi,. Dan nelayan menangkap ikannya di wilayah perairan laut >4mil, yg kini relatif akan lebih banyak ikannya. Dengan demikian hasil tangkapan nelayan tsb akan lebih banyak dan nelayan akan meningkat pendapatannya atau lebih sejahtera. Tentunya bagi nelayan itu sendiri perlu dilakukan rekayasa sosial dan permodalan serta teknologi dan skill

      Terkait pertanyaan no 1 dan 2, saya akan jawab dan jawaban saya hanya berlaku di kawasan konservasi yang diinisiasi dan atau dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik yg sekala nasional yaitu kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) ataupun yg berskala daeran/diinisiasi oleh KKP tetapi dikelola oleh pemerintah darah provinsi (sesuai undang undang no 23 tahun 2015) dan tidak berlaku untuk kawasan konservasi yg diinisiasi dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan spt 7taman nadional laut (TNL), spt TNL kep. Seribu, TNL Karimun Jawa dll. Karena di Taman Nasional Laut memiliki aturan internal sendiri untuk pemanfaatannya.
      Kemudian saya lebih suka dengan nomenklatur kegiatan pemanfaatan daripada 'eksploitasi'. Alasannya adalah kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan bersifat terbatas. Berbeda nuansanya kalau menggunakan kata eksploitasi.
      Beberapa aturan yg terkait dengan kegiatan konservasi perairan adalah sbb:
      Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan., Bab l Ketentuan Umum, nomor (2) konservasi ekosistem (kawasan) adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan sumber daya ikan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
      Dalam pasal 2 Ayat (2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:
      a. pendekatakan kehati hatian,,
      b. ...dst
      i. Pemanfaatan keanekaragaman hayatiyang berkelanjutan,
      j. ..dst

      Pasal 17 ayat (4) zonasi kawasan konservasi perairan terdiri atas:
      a. Zona inti,
      b. zona perikanan berkelanjutan,
      c. zona pemanfaatan, dan
      d. Zona lainnya

      Hapus
    2. Penjelasan saya:
      Zona inti adalah zona perlindungan mutlak untuk biota perairan laut. Disini diberlakukan aturan no take zona. Ikan dilindungi untuk memijah berkembang biak dengan baik di zona ini. Zona inti ini masih dapat dilakukan kegiatan penelian dan pendidikan.
      Zona perikanan berkelanjutan adalah zona yg dapat dimanfaatakan untuk kegiatan perikanan, baik perikanantangkap maupun perikanan budidaya. Tentu di zona perikanan berkelanjuta, dapat dilakukan kegiatan penelitian dan pendidikan,
      Zona pemanfaatan adalah zona untuk kegiatan pariwisata dan penelian pendidikan
      Zona lainnya adalah zona untuk rehabitasi baik rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove, maupun lamun.
      Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2008, tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, pada Bab l Ketentuan Umum, pasal l nomor (7) konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian , dan pemanfaatanwilayah pesisir dan pulau pulau kecil beserta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, pelestarian, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil dengan tetap memeliharadan meningkatkan kualitas nilai dan nilai keanekaragamannya.
      Dalam pasal 31 Permen KP no. 17 tahun 2008, berbunyi:
      (1) kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil dan konservasi kawasan maritim dilakukan melalui sistem zonasi,
      Pasal 32
      (1) zona inti, antara lain diperunkkan:
      a. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut,
      b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan,
      c. Petlindungan situs budaya /adat tradisional,
      d. Penelitian, dan/atau
      e. Pendidikan

      Ayat (2) zona pemanfaatan terbatas antara lain diperuntukkan:
      a. Perlindungan habitat dan populasi ikan,
      b. pariwisata dan rekreasi,
      c. Penelitian dan pengembangan, dan/atau
      d. Pendidikan.

      Ayat (3) Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yg karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi.

      Pada tataran implementasi, kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan ada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut-KKP nomor 03 tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Kobservasi Perairan Untuk Kegiatan Penangkapan Ikan Oleh Masyarakat Lokal dan Tradisional.

      Sekali lagi, ada 3 aspek yang satu jesatuan yang tidak boleh salah satunya atau lebih terlepas dari kegiatan konservasi, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaata, Petlindungan adalah bagaimana kawasan konservasi atau biota dapat menjaga fungsi ekologis dapat berjalan alami dengan cara memproteksinya. Memproteksi disini dapat dilakukan melalui dikeluakannya aturan hukum spt penetapan sbg kawasan konservasi atau penetapan status dilindungi bagi suatu biota. Sedangkan aspek pelestarian adalah bagaimana menjaga agar proses proses biologis dari kawasnan konservasi atau biota dapat berjalan baik secara alami di habitatnya maupun di luar habitatnya. Contoh kegiatan pelestarian untuk biota adalah upaya pengembangbiakannya baik insitu maupun eksitu.
      Pemanfaatan adalah kegianan pemanfaatan yg berkelanjutan.

      Untuk pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar ada peraturannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 08 tahun 1999.


      Hapus
    3. Semoga bermanfaat dari penjelasan saya tersebut
      Salam

      Hapus
  6. selamat malam pak, saya mau bertanya apakah pulau Bali memiliki Kawasan Konservasi laut daerah (KKLD) ? dan apa fungsi KKLD tersebut. ? terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Di Provinsi Bali ada 3 KKLD, yaitu:
      1. Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Kab. Klungkung dng luas 20 057 Ha. Berstatus SUDAH DITETAPKAN berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, No. 24/KEPMEN-KP/2014. Tertanggal 21 Maret 2014,
      2. KKPD, Taman Wisata Perairan Buleleng . Dengan luas 14 041,13 ha. Berada di Kabupaten Buleleng. Dengan Status PENCADANGAN. Berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng No. 523/630/HK/2011.
      3. Kawasan Konservasi Perairan Jembrana. Di Kabupaten Jembrana. Dng luas 3532,52 Ha. Berstatus PENCADANGAN. Berdasarkan Keputusan Bupati No. 778/DKPK/2013.
      Fungsi KKLD menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan adalah:
      1. Melindungi habitat dan populasi ikan,
      2. Merehabilitasi habitat dan populasi ikan,
      3. Penelitian dan Pengembangan,
      4. Pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan,
      5. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat,
      6. Pengawasan dan pengendalian, dan/atau
      7. Monitoring dan evaluasi
      Secara simplenya, fungsi KKLD adalah perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan.
      Perlindungan adalah upaya agar fungsi fungsi ekologis dari unsur untur biotik maupun abiotik dalam kawasan konservasi tersebut dapat berlangsung baik,
      Pelestarian adalah upaya agar fungsi fungsi biologis berbagai biota di dalam kawasan konservasi tersebut dapat berjalan baik, dan
      Pemanfaatan adalah pemanfaatan lestari atau pemanfaatan berkelanjutan yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap populasi ikan dan habitatnya di kawasan konservasi tersebut.

      Hapus